.webp)
"Ini kita sedang mau berangkat ke bandara menuju Australia. Memang parlemen Australia sedang reses seperti kita, tapi kita tidak bisa membatalkan karena semuanya sudah dipersiapkan lama," ujar salah seorang anggota Komisi VIII DPR, kepada detikcom, Selasa (26/4/2011).
Menurutnya, kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia sudah lama dijadwalkan oleh Kedubes Australia di Indonesia. Kunjungan persahabatan sekaligus studi banding mengenai penanganan fakir miskin ini kemudian diagendakan dilakukan pada masa reses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari FPKS, Ahmad Zainuddin. Menurutnya rangkaian kunjungan sudah dibuat padat sehingga tidak memungkinkan untuk berjalan-jalan.
"Waktu itu Dubes Australia menjanjikan pertemuan dengan anggota parlemen yang kira-kira dapilnya dekat dengan tempat pertemuan. Jadi yang dimaksudkan PPI bahwa kunjungan kita tidak tepat justru itu upaya kita untuk memadatkan acara, fokus kita memang mengenai fakir miskin," terangnya.
Niat Komisi VIII DPR studi banding tentang fakir miskin ke Australia pada 27 April-2 Mei sempat diprotes pelajar Indonesia di Australia. Pemilihan waktu dinilai tidak tepat karena parlemen Australia masih reses terkait libur paskah.
"Karena masa kunjungan Komisi VIII DPR bertepatan dengan masa reses paskah Parlemen Australia dan parlemen negara bagian New South Wales dan Victoria, maka tidak heran bila tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan," kata Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia M Subhan Zein dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (25/4/2011) kemarin.
Apalagi, lanjut Subhan, dalam jadwal kunjungan kerja yang diterima, tidak ada agenda kerja di Australia yang menunjukkan Komisi VIII DPR melihat langsung penanganan warga miskin.
"Bahkan informasi dari sumber kami, rombongan Komisi VIII DPR akan melibatkan 20 orang dan ada beberapa yang membawa istri dan anaknya," kata Subhan.
(van/gun)
