Said Agiel Siradj: Ironis Haramkan Presiden Wanita

Yogyakarta - Bila ada seorang kiai yang menyatakan memilih presiden perempuan itu haram adalah suatu ironi dan tindakan yang tak adil. Demikian pendapat Khatib Syuriah PBNU, Said Agiel Siradj.Hal itu disampaikannya di depan massa pendukung Megawati-Hasyim Muzadi saat menjadi jurkam kampanye terbuka Mega-Hasyim di Lapangan Denggung, Beran, Kabupaten Sleman, DIY, Sabtu (12/6/2004).Menurut dia, justru pada saat pemerintahan Megawati selama tiga tahun itu telah banyak dicapai berbagai kemajuan. Contohnya prestasi Mega mengumpulkan dana sebanyak US$ 36,2 miliar dari pemasukan pajak. Dana tersebut diantaranya ada yang disalurkan untuk kegiatan sosial keagamaan sebesar Rp 1,3 triliun, diataranya untuk membantu pesantren, sekolah/madrasah dan kegiatan MTQ. "Jadi, sangat ironis bila ada seorang kiai yang mengatakan presiden perempuan itu haram. Itu sama saja berarti dana-dana bantuan yang diberikan kepada pondok-pondok pesantren selama pemerintahan Mega itu juga haram," tegas Agiel.Agiel juga mencontohkan di dunia atau di negara lain itu banyak wanitia yang bia menjadi presiden atau pemimpin seperti di Pakistan, Bangladesh dan ada pula Ratu Bilqis dan Cut Nyak Dien di Aceh yang pada zaman dulu juga berhasil menjadi seorang pemimpin. "Jadi sangat bodoh bila ada yang mengatakan pemimpin wanita itu tidak kuat atau lemah," katanya.Hal senada juga dikatakan oleh Zastrouw Ngatawi di hadapan massa pendukung Mega-Hasyim. Menurutnya, tidak adil bila ada kiai yang mengatakan presiden perempuan itu haram. Seharusnya para kiai itu mengatakan kepada nahdliyin bahwa ada kiai yang menyatakan presiden perempuan itu haram. Namun ada pula kiai yang memperbolehkan presiden perempuan. "Semua harus ditunjukkan dan silahkan mau memilih yang mana," katanya.Dengan gaya berapi-api, Zastouw meminta agar warga NU cukup membantu Mega lima menit saja yakni memilih dan menncoblos Mega-Hasyim. "Cukup lima menit membantu Bu Mega, Insya Allah NU akan dibantu Bu Mega lima tahun. Namun bila tidak ditepati saya yang akan nagih janji ke Bu Mega," imbuhnya. Mantan ajudan Gus Dur itu mengatakan, NU itu ibarat seorang pemilik mobil angkutan. Sedangkan nahdliyin itu penumpangnya dan sopir kendaraan itu adalah PKB. Maka NU sebagai pemilik mobil itu berhak menurunkan penumpang, bukan si sopir yang terus nekad memacu kendaraannya. "Penumpang boleh turun tinggal pilih mau turun ikut pemilik mobil atau lainnya," ujarnya. Sementara itu jurkam dari PDIP Soetardjo Soeryogoeritno mengatakan, bersatunya kekuatan kaum nasionalis dengan warga nahdliyin bukan sekarang ini saja tetapi sejak lama, ketika NU berdiri tahun 1926 dan kemudian PNI didirikan Soekarno tahun 1927 untuk bersama-sama melawan Belanda.Menurut Mbah Tardjo, dalam waktu tiga tahun Mega memerintah itu banyak kemajuan yang dicapai diantaranya hutang-hutang negara itu banyak yang sudah sah, yang sebelumnya mencapai ratusan miliar. Sedangan devisa negara juga naik sebesar US$ 350 juta. "Justru uang-uang negara banyak yang dimakan, dikorupsi oleh maling-maling. Keamanan juga terjamin di negeri ini, semua daerah aman seperti Aceh dan Ambon," katanya. (tis/)