La Ode Kamaluddin: Omongan Mahfud, Omongan Orang Panik

Jakarta - Anggota Tim Sukses Hamzah Haz-Agum Gumelar, La Ode Kamaluddin menilai pernyataan Mahfud MD yang menuding Hamzah Haz bonekanya Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pernyataan orang panik yang takut kehilangan konstituennya."Itu hanya suatu pernyataan orang panik yang takut konstituennya tidak setia lagi. Mereka panik karena NU dipecah banyak," tegas La Ode kepada detikcom di sela diskusi mengenai platform ekonomi capres-cawapres di Hotel Peninsula, Jl. S. Parman, Jakarta, Sabtu, (12/6/2004).Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Mahfudz MD menyatakan, masuknya Hamzah-Agum dalam bursa capres-cawapres hanya untuk memuluskan langkah Megawati ke kursi nomor satu di Indonesia dengan cara memecah suara untuk pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.Dalam pemilu presiden nanti, kata La Ode, jelas sekali suara NU akan terpecah ke pasangan-pasangan capres-cawapres, seperti Wiranto-Salahuddin Wahid, Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla."Lihat, jelas sekali suara NU jadi terkeping-keping. Jadi jelas pernyataan dia karena dia ingin menang banyak. Itu (boneka Mega) tidak bisa diterima, jangan asal ngomong saja tanpa ada bukti-bukti," tegas La Ode lagi.La Ode juga membantah adanya deal-deal politik antara Hamzah Haz dan Megawati, seperti suara pemilih Hamzah-Agum yang akan dialihkan ke pasangan Mega-Hasyim jika pasangan Hamzah-Agum tidak masuk dalam putaran kedua. "Nggak ada itu. Kita tidak pernah berpikir kalah. Kita ingin menang, jadi tidak ada deal," tandasnya.Apalagi, lanjut La Ode, ada perbedaan platform yang mendasar antara Hamzah dan Megawati. Pasangan Hamzah-Agum, katanya, jelas-jelas ingin menegakkan tiga landasan utama dalam dalam kebijakannya. Pertama, moral bangsa. Dalam hal ini menjalankan kehidupan agama. Kedua, pembagian tugas yang jelas. Dan, ketiga, penyusunan kabinet. "Kalau dengan Mega kan jelas tidak ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dan wapres. Semua tugas negara menjadi tanggung jawab presiden dan wapres. Ini jelas tidak efisien," katanya. (mi/)