Dukung Mega-Hasyim, Garda Republik Jateng Dideklarasikan
Sabtu, 12 Jun 2004 14:53 WIB
Jakarta - Kelompok pendukung capres dan cawapres tertentu masih bermunculan. Di Semarang, pendukung Megawati-Hasyim Muzadi mendeklarasikan Garda Republik.Garda Republik dideklarasikan di Hotel Santika Semarang, Jl. Ahmad Yani, Sabtu (12/6/2004). Mereka mengklaim diri sebagai perwakilan dari IPNU, IPPNU, Fatayat, GP Anshor, dan Banteng Muda Indonesia (BMI).Selain sejumlah aktivis muda, deklarasi Garda Republik ini juda dihadiri oleh Ketua DPN Garda Republik Andi Jamaro D. Andi yang juga Ketua PBNU (non aktif) mengatakan, organisasi yang dipimpinnya telah ada di 21 daerah."Di Jawa hanya Jawa Barat yang belum kami ambil. Jawa Tengah ini masuk dalam urutan ke-21. Setelah ini kami akan meneruskan ke daerah lain," kata Andi kepada wartawan seusai acara.Dikatakan Andi, pilpres 2004 merupakan ujian terakhir bagi NU. 'Kemolekan' NU dengan massa besar akan dibuktikan benar tidaknya. Kalau sampai Mega- Hasyim tidak jadi, sambung Andi, orang akan meragukan keberadaan warga nahdliyin"Mega jelas sudah membawa modal 19 persen suara. Kalau pada waktu pilpres nanti suara Mega Hasyim hanya 21 persen atau 23 persen, berarti massa NU hanya 2 atau 3 persen saja. Nama NU akan jatuh di berbagai kalangan," kata Andi berapi-api.Fatwa HaramKetika ditanya soal 'fatwa' haram pilih presiden perempuan, Andi mengatakan, tidak terlalu memikirkan masalah itu Menurut Andi apa yang diserukan kiai Jatim tersebut bukan fatwa."Fatwa itu memiliki mekanisme. Kalau di MUI ada Komisi Fatwa dan di NU ada Munas Alim Ulama. Tanpa melewati mekanisme itu, namanya bukan fatwa. Tapi pendapat," papar Andi.Andi juga menegaskan, pernyataan para kiai tersebut tidak akan berpengaruh terhadap warga nahdliyin. Menurut Andi, setiap orang yang mempunyai prinsip, apalagi dalam urusan politik."Pendapat kiai yang tidak bertanggung jawab adalah mengeluarkan 'fatwa' tergantung dari siapa yang datang. Kalau pada pagi hari yang datang capres laki-laki, maka fatwanya haram pilih perempuan. Tapi, kalau yang datang capres perempuan, bisa-bisa keluar fatwa haram pilih laki-laki," tutur Andi.
(djo/)











































