"Tim terpadu yang saya pimpin diharapkan didalamnya anggotanya terdiri dari beberapa deputi menteri, mulai dari Wamenlu, Wamenkeu dan beberapa eselon 1, pada akhir Mei atau awal Juni melaporkan tahap pertama ke Presiden, terutama negara mana yang bisa kita lakukan kerjasama baik atau moratorium," kata Menakertrans, Muhaimin Iskandar, saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/4/2011).
Ada dua output yang dihasilkan dalam rapat dengan Presiden SBY hari ini. Yang pertama, menurut Muhaimin, perlindungan menyeluruh harus tetap diberikan kepada para TKI. Kedua yang direkomendasikan tim yang dia pimpin tersebut terus bekerja, untuk memutuskan apakah sebuah negara bisa dilanjutkan kerjasama penempatan atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhaimin mengatakan, sedikitnya ada tiga negara yang bisa saja dilakukan moratorium TKI. Ketiga negara tersebut adalah Yordania, Kuwait dan Malaysia. "Malaysia kelanjutan LoI sudah mantap, MoU Mei tuntas penandatangannya. Kalau dirasa sudah matang diperbolehkan bekerja," kata Muhaimin menjelaskan perkembangan moratorium di Malaysia.
Ada beberapa poin yang tercantum dalam LoI tersebut. Pertama, menurut Muhaimin, satu hari libur seminggu harus diberikan kepada TKI di Malaysia. Kalau tidak digunakan, harus diganti dengan dua kali lipat gaji.
"Kedua paspor dipegang TKI. Ketiga sistem penanganan masalah melalui joint satgas atau kerjasama kedua negara termasuk menangani kasus dengan cepat," papar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Selain itu, daerah-daerah perbatasan yang memungkinkan arus lalu lintas perjalanan migrasi TKI ilegal harus dijaga dengan baik.
"Dengan moratorium biasanya tiap bulan tidak kurang dari 8.000 TKI. Hari ini selama dua tahun terjaga dengan baik. Kalau toh ada yang melalui jalur ilegal hari ini terdeteksi 11 ribu selama dua tahun. Kita perketat lagi tapi moratorium mengurangi secara drastis," jelas Cak Imin.
(anw/gun)











































