"Karena masa kunjungan Komisi VIII DPR bertepatan dengan masa reses paskah Parlemen Australia dan parlemen negara bagian New South Wales dan Victoria, maka tidak heran bila tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan," kata Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia M Subhan Zein dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (25/4/2011).
Apalagi, lanjut Subhan, dalam jadwal kunjungan kerja yang diterima, tidak ada agenda kerja di Australia yang menunjukkan Komisi VIII DPR melihat langsung penanganan warga miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah melihat agenda kunjungan kerja DPR di Australia dan melihat tidak adanya relevansi pembahasan RUU terkait fakir miskin, PPI Australia tidak mendukung rencana kunjungan kerja itu.
"Rencana kunjungan kerja Komisi VIII lebih menyerupai kunjungan wisata dibanding kunjungan kerja," kritiknya.
Namun PPI memberi masukan, seandainya Komisi VIII tetap ngotot untuk berkunjung ke Australia, sebaiknya waktunya ditunda dengan sejumlah alasan. PPI siap membantu memfasilitasi dan membantu mengarahkan agar kunjungan bisa produktif, misalnya dengan mengunjungi kantor pelayanan warga miskin dan daerah Northern Teritory untuk melihat pelayanan pemerintah Australia di bidang kesehatan.
(ndr/nrl)










































