Komisi I DPR Minta Status Siaga Satu Dicabut

Jakarta - Komisi I DPR melihat penetapan siaga satu menjelang Paskah sudah cukup. Tidak ada alasan untuk melanjutkan status ini yang justru bisa menghawatirkan masyarakat.

"Siaga satu adalah status tertinggi dalam kesiapan aparat keamanan khususnya TNI, dalam status ini seluruh prajurit TNI harus standby di markas masing-masing lengkap dengan perlengkapannya termasuk senjata, amunisi, kendaraan dan bekal logistiknya," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada wartawan di Kantor DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2011).

Menurut Hasanuddin, siaga satu merupakan status keamanan paling genting. Pada kondisi ini keamanan nasional mengalami gangguan dahsyat dari dalam maupun luar negeri.

"Siaga satu tingkat nasional pada umumnya disiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar atau ancaman yang disebabkan dari dalam seperti pemberontakan, kudeta atau apapun yang mengancam kepentingan  nasional atau mungkin bencana alam dalam skala nasional," terang Hasanuddin.

Karena itu, Presiden SBY diminta menjelaskan siaga satu yang dimaksud. Tanpa alasan jelas, status siaga satu harus dicabut.

"Lalu ada apa pernyataan siaga satu yang diumumkan pemerintah hari Kamis kemarin? Adakah Presiden memprediksi atau memperkirakan akan ada sesuatu dalam skala nasional? Presiden harus menjelaskannya kepada publik? Rakyat harus tahu tentang apa yang terjadi di republik ini. Kalau tidak, segera cabut siaga satu," kritik politisi PDIP ini.

(van/gun)