Kelompok Pemantau Kesehatan Warga di DKI Banyak yang 'Tidur'

Jakarta - Banyak kelompok pemantau kesehatan warga di DKI Jakarta. Sayang sebagian besar kelompok itu masih 'tertidur' alias jarang yang aktif.

Padahal, tujuan kelompok pemantau kesehatan warga itu bertujuan memberikan pertolongan pertama pada warga yang terdeteksi suatu wabah penyakit.

"Kita berharap ada kelompok masyarakat yang dibentuk di tiap kelurahan untuk memantau kesehatan dan kondisi warga di lingkungannya, mulai dari sakit ringan sampai gizi buruk," ujar Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Yulidar, dalam diskusi publik dengan tema 'Membangun Kesiagaan Rakyat Terhadap Problem Kesehatan' di Jl Tanah Koja II, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Minggu (24/4/2011).

Yulidar mengatakan, sebenarnya saat ini sudah ada kelompok kesehatan di masyarakat yang disebut dengan RW Siaga. Sayangnya, RW Siaga ini baru aktif sekitar 60 persen.

"Banyak RW Siaga yang belum aktif. Tapi giliran ada lomba, baru ada namanya," katanya.

RW Siaga ini ke depan harus semakin ditingkatkan. Sebab, kelompok kesehatan ini cukup berperan membantu dan memantau gejala kesehatan apa yang terjadi di masyarakat seandainya lokasi Puskesmas jauh dari pemukiman penduduk.

"Ke depan kita akan tekankan ini menjadi kelompok wajib yang dimiliki tiap kelurahan. Namanya ke depan menjadi Kelurahan Siaga. Tujuannya untuk melatih kesiapan warga dan kemauan warga untuk bersama mencegah dan menanggulangi masalah kesahatan, dan kedaruratan secara mandiri," jelas wanita berkurudung ini.

Yulidar berharap kelompok kesehatan seperti ini juga dapat mengurangi terjadinya gizi buruk yang tidak terdekteksi masyarakat. Karena yang terjadi selama ini, masalah gizi buruk sering lamban terdeteksi.

"Kita berharap tidak ada lagi gizi buruk terutama bagi anak-anak kita," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Komisi E DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, juga berharap Pemprov berperan aktif untuk memantau tingkat kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Jakarta. Dia berharap anggaran untuk kesehatan disetujui oleh DPRD bisa teralokasi dengan baik.

"Sehingga perlahan-lahan tidak ada lagi masyarakat miskin dan tidak sejahtera di Jakarta," kata Sanusi yang juga politisi Gerindra ini.

(lia/nwk)