ICW Laporkan Dugaan Mark Up Rp 602 M Gedung Baru DPR ke KPK

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan mark up dalam menyusun kebutuhan anggaran gedung baru DPR ke KPK. Tak tanggung-tanggung, ICW menenggarai terdapat penggelembungan sebesar Rp 602 milliar.

"ICW menemukan dugaan mark up dalam menyusun kebutuhan standar biaya pembangunan gedung baru sebesar Rp 602 Milyar," tutur peneliti ICW Ade Irawan usai mengajukan laporannya ke bagian Dumas, di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (21/4/2011).

Berdasarkan data ICW, angka 602 miliar tersebut berasal dari perincian sebagai berikut. Berdasarkan, Permen PU Nomor:45/prt/m/2007, luas ruang kerja masing-masing anggota DPR (setara eselon I), termasuk di dalamnya ruang kerja, tamu, rapat, staf, sekretariat, dan ruang tunggu seluas 80 m².

Total luas kerja untuk 600 anggota dewan = 600 x 80 m² = 48.000 m². Ditambah ruang fraksi, pimpinan, pendukung dan ruang fungsional lainnya (asumsi 50 persen dari total ruang kerja ) = 26.589 m². Jadi total kebutuhan ruang gedung DPR baru seluas 79.767 m².

Selain itu, apabila dimensi luas perlantai = 4.444 m², dengan total kebutuhan luas ruang = 79.767 m² maka jumlah lantai gedung bukan 36 lantai seperti yang diusulkan DPR. Tapi hanya sebanyak 18 lantai (79.767 m² : 4.444 m² = 18 lantai).

Biaya pekerjaan standar per m² koefisien harga x HST = 1,525 x Rp 2.700.000/m² = Rp. 4.117.500/m² sedangkan biaya pekerjaan non standar m² = 86,8 % x Rp 3.000.000/m² = Rp. 2.598.00 /m². Maka total biaya pekerjaan sebesar Rp 6.715.500 /m².

Total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 535.675.288.500 (kebutuhanruang = 79.767 m² dikali biaya pekerjaan Rp. 6.715.500). Selisih biaya antara PAGU dengan seharusnya adalah Rp. 1.138.228.000.000 dikurangi Rp. 535.675.288.500 = Rp 602.552.711.500

Ade mengatakan, berdasarkan kajian dan melihat banyaknya persoalan serta kuatnya tekanan publik terkait dengan pembangunan gedung baru DPR maka ICW mendesak DPR untuk menghentikan proses pembangunan gedung mewah itu.

"Kami juga meminta KPK untuk mengusut dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan penyimpangan terhadap pembangunan Gedung DPR yang menyalahi UU keuangan Negara dan Permen PU sehingga berpotensi memboroskan keuangan negara sebesar Rp 602 Milyar," tutup Ade.

(fjp/rdf)