LSM Gugat Perda Larangan Ahmadiyah ke MA

Jakarta - Delapan LSM dan tiga perorangan menggugat Peraturan Daerah (Perda) larangan Ahmadiyah yang tersebar di 6 Provinsi ke Mahkamah Agung (MA). Mereka mendesak MA membatalkan Perda tersebut karena dinilai melanggar semangat HAM yang tertuang dalam UUD 1945.

Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara. Tergabung dalam tim tersebut seperti LSM Setara Institute, Wahid Institut, Koalisi Perempuan Indonesia, Johaner Harijanto, Marienta dan Nursyahbani Katja Sungkana.

"Dengan diberlakukannya perda larangan aktifitas Ahmadiyah pemerintah tidak memberikan jaminan kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya," kata kuasa hukum tim, Erna Ratnaningsih kepada wartawan saat mendaftarkan gugatan ke MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, (20/4/2011).

Menurut data tim, saat ini ada 6 daerah yang telah mengeluarkan larangan tersebut. Yaitu Kota Samarinda, Kab Pandeglang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Bogor dan Provinsi Sumatera Selatan.

"Faktanya, Perda ini malah dijadikan alat legitimasi dan justifikasi untuk melakukan kekerasan terjadap kelompok Ahmadiyah," terangnya.

Perda ini juga dinilai diskriminatif karena hanya mengatur sekelompok orang tertentu. Perda yang melarang aktifitas Ahmadiyah merupakan pembatasan HAM untuk memeluk agama dan ibadah menurut agamanya masing-masing.

"Kami meminta MA mencabut perda tersebut dan tidak berlaku secara umum," imbuhnya.

(asp/her)