"Keamanan di tempat-tempat umum memang belum terjamin. Kalau untuk fasilitas terkait angkutan umum tentu menjadi penguasaan pemerintah daerah. Dengan kondisi seperti ini, saya kira perlu dipasang CCTV di jembatan dan halte," ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Sophie Wulan Tangkudung, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (20/4/2011).
Menurut Ellen, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan bisa bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk pemasangan CCTV di halte bus dan JPO ini. Sebagaimana CCTV yang telah dipasang di beberapa titik ruas jalan, CCTV di halte dan JPO juga bisa diakses Polda Metro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan, untuk JPO yang berhubungan dengan halte TransJakarta, maka BLU TransJakarta bisa turut berpartisipasi memasang CCTV. "Pelecehan seksual atau tindak pidana bisa di halte dan di mana saja. Ini perlu intervensi dari pemerintah daerah," sambungnya.
Ellen mengimbuhkan, banyak masyarakat Ibukota yang mengeluh banyaknya pengemis dan pedagang kaki lima di JPO. Dia berharap Pemprov DKI bisa mengatur para pedagang yang biasa mangkal di JPO sehingga JPO lebih rapi dan tidak beralih fungsi.
"Jembatan atau halte itu fasilitas umum yang harus dijaga benar. JPO ini sebaiknya harus dijamin aman dari tindak kriminal dan steril dari pedagang kali lima maupun pengemis," tutup Elen.
Tindak kriminal yang belum lama terjadi di halte bus umum dialami Indra yang bekerja di Plaza Indonesia pada Selasa (19/4) pukul 04.00 WIB kemarin. Subuh itu, Indra yang baru pulang kerja dihampiri laki-laki tak dikenal. Mereka meminta kartu identitas dan HP-nya.
Karena Indra tak mau memberikan HP-nya, dua penodong itu pun menusuk Indra. Dada kiri dan pinggang kiri Indra menjadi sasaran penusukan. Pria itu menghembuskan nafas terakhir-nya di RS.
(vit/fay)










































