Kesejahteraan Hakim Perlu Untuk Hindari Mafia Peradilan

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemerintah harus segera memperbaiki anggaran kesejahteraan hakim. Perbaikan anggaran tersebut akan berkaitan dengan penghapusan mafia di tingkat peradilan.

"Saya setuju penegak hukum termasuk hakim harus diperhatikan kesejahteraannya," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar.

Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri acara "Konsolidasi Eksekutif dan Legislator PKB Seluruh Indonesia" di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (19/4/2011).

Menurut Marwan, PKB saat ini mendukung Undang-undang Keuangan yang mengatur tentang pemberian anggaran yang independen antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

"Nanti adanya keseimbangan penerimaan anggaran dan semua dapat bekerja sesuai kewenangannya tanpa harus memikirkan kesejahteraan," kata Marwan.

Selain itu, perbaikan anggaran pada penegak hukum akan dapat berimbas pada kinerja, termasuk pada para hakim di pengadilan.

"Seorang hakim harus diberi kesejahteraan supaya independen dan supaya tidak ada mafia peradilan lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie, juga menilai tuntutan kerja Hakim tak seimbang dengan penghasilan yang diberikan negara.

"Masalah kesejahteraan dengan tuntutan pekerjaan yang demikian berat karena mengatasnamakan keadilan dan Tuhan, tidak seimbang dengan penghasilan yang mereka terima," ujar Marzuki.







(fiq/rdf)