"Rapat antara pimpinan dengan pimpinan fraksi maupun komisi dan badan-badan sepakat untuk melakukan evaluasi kegiatan studi banding. Memang tidak semua studi banding tidak ada manfaatnya, beberapa memang diperlukan. Tetapi untuk beberapa hal yang di kita sudah ada, apalagi kalau ini hanya berkaitan dengan penyempurnaan UU, seyogyanya, saya termasuk yang berpandangan tidak perlu dilakukan studi banding," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2011).
Pimpinan DPR pun akan mengkaji mendalam sebelum memberikan perizinan kunjungan kerja ke luar negeri. Apalagi kritik masyarakat harusnya diserap betul-betul oleh anggota DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, Pram akan terus melakukan upaya menyaring kunjungan kerja ke luar negeri. Utamanya yang agendanya tidak jelas.
"Maka dengan demikian, saya yang termasuk yang mendorong terus menerus bisa dilakuan perbaikan. Sebab kegiatan studi banding atau kunjungan keluar negeri yang tidak bermanfaat, tentunya harus dibatasi. Saya sudah nolak hampir 5-6 kali. Dan penolakan saya ada alasannya, bisa diterima. Tergantung pimpinannya saja. Kalau pimpinannya tegas menolak," tandasnya.
(van/ndr)
