Tomagola: Konflik Ambon untuk Jegal SBY-JK

Jakarta - Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola melihat ada kecenderungan konflik di Ambon sengaja diciptakan untuk menghambat pasangan SBY-JK."Yang jelas SBY-JK yang mau dijegal. Karena ada potensial dan punya dukungan di kalangan birokrasi yang kuat. Di kalangan militer juga kuat, ekonomi juga. Mereka merupakan ancaman yang serius bagi calon yang lain."Demikian kata Tomagola usai acara diskusi publik bertajuk 'Quo vadis eksistensi gerakan FKM/RMS dalam konflik Ambon (Maluku)' di Hotel Paragon jalan Wahid Hasyim Jakarta, Kamis (10/6/2004).Dia tidak mengetahui siapa yang melakukan kerusuhan di Ambon. Tetapi bisa menduga arahnya. "Saya kira arahnya ingin memprovokasi kelompok Kristen untuk terpancing marah dan melakukan sesuatu," ujarnya.Menurut Tomagola, konflik yang pertama kali muncul di Ambon adalah untuk memprovokasi kelompok Islam. Di mana RMS dibiarkan pulang dan berpawai di tengah kota, sehingga kelompok Islam terpancing."Waktu itu kelompok Kristen berhasil menahan diri. Karena itu mereka kini diseret ke dalam konflik dengan adanya bom di gereja-gereja dan desa-desa Kristen," katanya.Tomagola berpendapat, konflik RMS itu sebenarnya tidak ada, hanya dibuat-buat. "Ini rekayasa dari luar, seakan-akan ada hantu besar, monster besar, biar proyeknya terus," tukasnya.RMS, lanjut dia, tidak memiliki kemampuan apa-apa, baik dalam hal persenjataan, finansial, maupun kemampuan untuk mempengaruhi rakyat. RMS cuma besar mulut dan tidak perlu dihadapi dengan senjata."Sebenarnya mereka itu juga korban orang-orang yang kecewa yang kemudian dimanfaatkan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan pihak asing. Karena tidak ada kepentingan asing di situ," ujar Tomagola.Hal-hal yang menghalangi penyelesaian konflik, menurut dia, adalah faktor dari luar. Antara lain tidak ditindaklanjutinya Perjanjian Malino II, dan adanya korupsi di tingkat lokal. Misalnya Pemda Maluku Utara tentang uang pengungsi Rp 50 miliar yang entah menghilang kemana."Masalah konkrit yang harus ditangani di Maluku antara lain hak milik tanah dan bangunan, anak-anak muda yang banyak menganggur, dan pelayanan dasar yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah," demikian Tomagola. (sss/)