"Karena dalam kontrak baru telah disepakati hal-hal yang menyangkut reward dan punishment adalah otoritas penuh Presiden. Kalau masih ada yang nakal itu juga menjadi urusan ketua koalisi," kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar saat dihubungi wartawan, Selasa (19/4/2011).
Marwan mengatakan, Presiden SBY bisa mengevaluasi hingga me-reshuffle menteri dari partai anggota koalisi menyusul adanya kontrak baru tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan masih ada yang nakal di luar maka Presiden yang akan menilai itu. Presiden tentunya memiliki pandangan sendiri mengenai fatsun politik," ujarnya.
(van/aan)











































