Kontrak Baru Koalisi Dinilai Bisa Mandulkan DPR

Jakarta - Kontrak baru koalisi telah disepakat. Sejumlah kesepakatan dalam kontrak koalisi mempersulit gerakan partai anggota koalisi di parlemen.

Partai anggota koalisi diharuskan satu kata dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen. Gerakan DPR sebagai penyerap aspirasi rakyat pun terkungkung oleh bangunan baru setgab koalisi yang diyakini makin solid ini.

"Setengahnya kita terkunci, setengahnya tidak. Tapi saya tidak bisa menerka apa yang terjadi di DPR nantinya," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (19/4/2011).

Golkar sebenarnya mau menandatangani kontrak koalisi baru karena masih diberi ruang untuk kritis. Namun ruang untuk kritis tidak diberikan pada ruang-ruang keputusan strategis dewan seperti hak interpelasi, angket, dan sebagainya. Golkar pun akan berjuang keras untuk tetap kritis ditengah himpitan kontrak koalisi yang bertujuan untuk mengamankan pemerintahan SBY-Boediono sampai tahun 2014 ini.

"Sebab kalau diputuskan setengah ruang di Setgab ini yang tidak dikehendaki oleh kami," tutur Priyo.

Soliditas setgab ini dijelaskan Sekjen PAN Taufik Kurniawan sebagai bentuk upaya koalisi mengamankan pemerintahan SBY-Boediono. Tujuannya untuk meminimalisir upaya penggulingan kekuasaan dengan hak ekslusif DPR.

"Tujuan utamanya sebenarnya untuk mendukung dan mensukseskan pemerintahan sampai masanya berakhir. Kalau bagi kami ini ringan-ringan saja," tutur Taufik.

(van/ndr)