"Saya kira kalau dilakukan evaluasi lebih baik. DPR tidak usah malu-malu untuk mengevaluasi, merasionaliasi anggaran," ujar pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (18/4/2011).
Dia menambahkan, rasionaliasi adalah hal biasa. Justru jika itu tidak dilakukan, akan membuat publik resah. "Inilah pentingnya demokrasi, ada check and balance. Evaluasi ini merupakan jalan tengah yang baik," sambung Arie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mau twin tower atau bukan, lebih bagus memang kalau ada perencanaan diubah agar tidak membengkak. Rasionalisasi memang perlu, misalnya dengan pengurangan lantai, karena yang penting adalah fungsional," tambah Arie.
Menurutnya, bukan rakyat tidak mau membiayai ruang kerja DPR, tapi seharusnya DPR peka dan realistis dengan problem masyarakat. Jika DPR menutup telinga pada kritik publik maka semakin menimbulkan distrust pada anggota Dewan.
"Ruang kerja itu tidak perlu mewah, yang penting fungsinya. Ruang kerja saja tidak perlu mewah. Kalau mau yang mewah, mewahkan saja rumah-rumah mereka dengan uang pribadi," ucap Arie.
Setjen DPR saat ini sedang mengkaji pembangunan gedung baru DPR dengan skema twin tower. Pembangunan gedung twin tower dianggap sebagai salah satu opsi efisiensi anggaran pembangunan gedung baru DPR. Namun hal itu tergantung rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru DPR yang semula dijadwalkan Juni nanti juga dipastikan mundur. Ada kemungkinan pembangunan gedung baru dimulai dari nol. Karena itu bisa jadi dilakukan sayembara desain ulang gedung baru DPR.
(vta/mad)











































