RUU Intelijen Picu Persaingan Polri & BIN dalam Proyek Antiteror

Jakarta - Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam draf RUU Intelijen diprediksi bisa memunculkan kompetisi baru dengan kepolisian. Khususnya, dalam proyek-proyek antiteror.

"Artinya kepolisian sulit menjalin hubungan dengan intelijen dalam koordinasi. Sebaliknya lebih parah lagi, masing-masing institusi bersaing untuk mendapatkan informasi di lapangan dan bersaing untuk mendapatkan proyek-proyek antiteror," kata Koordinator Federasi KONTRAS, Usman Hamid.

Hal tersebut dia sampaikan usai menyaksikan pemutaran film dokumenter 'Inside Indonesia's War on Teror' di Kine Forum, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2011). Film tersebut bercerita tentang terorisme di Indonesia dan kaitannya dengan intelijen.

"Keuntungan ekonomis dan politik yang diperbincangkan dalam film tadi itu, juga sesuatu yang menjadi semacam titik pertanyaan antara kepolisian Densus 88 dan BIN," lanjutnya.

Selain motif ekonomi, kata Usman, terorisme juga bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan intelijen lama. Kebijakan atas nama terorisme pun terus dikedepankan untuk memperkuat pengaruh kekuasaan.

"Dari kalangan intelijen yang selama ini bertanggung jawab atas terorisme," sambungnya.

Karena itu, Usman menilai kewenangan penangkapan, pemeriksaan intensif, penahanan, pembekuan rekening dan penyadapan telepon oleh BIN harus dihapus dari RUU Intelijen. Jika tidak, maka kepolisian akan sulit untuk melakukan koordinasi dengan intelijen negara.

"Ini tidak berdiri sendiri karena ada kepentingan politik di baliknya," ucapnya.

(mad/rdf)