Pemerintah Diminta Serius Selesaikan Kasus Minoritas

Jakarta - Pemerintah diminta serius menangani kasus yang menyangkut diskriminasi kaum minoritas. Sebab, selama ini pemerintah dianggap lamban merespon berbagai insiden yang melibatkan kebebasan minoritas khususnya yang menyangkut peribadatan.

"Kami mendesak presiden mengambil alih langsung kasus diskriminasi dan intimidasi kepada kaum minoritas agama," kata sejumlah orang yang melakukan aksi simpatik di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Minggu (17/4/2011).

Menurut para peserta aksi yang tergabung dalam Forum Bhineka Tunggal Ika, pemerintah seharusnya tidak membiarkan masyarakat mengambil tindakan sepihak dengan membubarkan kegiatan peribadatan. Menurut para peserta aksi, jalur hukum dan musyawarah dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah.

"Kelompok yang tidak suka dapat menempuh jalur hukum, menggugat IMB rumah ibadah dan sebagainya. Tapi kalau sudah diputuskan hingga Mahkamah Agung, sudah selayaknya dipatuhi," ucap pendemo.

Aksi tersebut berlangsung sekitar 3 jam. Mereka bernyanyi dan meneriakkan yel-yel kebebasan beragama. Mereka juga membawa beberapa poster untuk menunjukan aspirasinya seperti spanduk besar bertuliskan, 'Save Peaceful Indonesia'. Pendemo juga membawa organ, bass, guitar dan berbagai peralatan musik lain untuk mengiringi demonstran.

Petugas kepolisian yang menjaga mereka cukup ketat yakni dari petugas berseragam hingga yang berpakaian bebas. Sampai aksi bubar, keadaan terlihat kondusif dan pendemo membubarkan diri dengan tertib.

(Ari/ape)