Setujui Draf Koalisi, Aksi Mbalelo Hanya Pencitraan PKS

Jakarta - Setelah sekian lama beberapa politisinya gencar mendorong wacana meninggalkan Setgab Koalisi, PKS akhirnya mengambil keputusan berbeda. Keputusan hasil rapat Majelis Syuro PKS menyetujui draf kontrak baru koalisi, meneguhkan sikap mbalelo PKS selama ini hanya alat pencitraan.

Demikian kata pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menanggapi keputusan PKS menyetujui draf kontrak baru koalis. Tanggapan disampaikan melalui surat elektronik, Minggu (17/4/2011),

"Jelas terlihat bahwa peran antagonis yang dimainkan PKS kemarin sebagai 'anak nakal' yang kritis, hanyalah peran dalam konteks kebutuhan pencitraan di hadapan konstituen," kata Yunarto.

Dengan keputusan menyetujui draf kontrak politik baru koalisi, maka tinggal selangkah PKS tetap menjadi bagian koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Di sisi lain keputusan tersebut mempertegas identitas pragmatis yang sering dilekatkan kepada partai dakwah ini belakangan. 

"Ya PKS sepertinya memang belum bisa lepas dari payung kekuasaan, termasuk melepaskan 4 orang kadernya di kabinet," sambung dia.

Dia menjelaskan, pilihan sebuah partai politik menjadi bagian kekuasaan pemerintahan erat kaitannya dengan akses yang bisa diperoleh dalam proses pemburuan pencitraan dan rente.  Melalui otoritas pembuatan kebijakan, variable rente dan citra adalah amunisi yang akan berguna untuk kepentingan elektoral pemilu mendatang. 

"Sepertinya logika inilah yang masih mendominasi pemikiran sebagian elite PKS pengambil keputusan," analisa Toto.

(lh/anw)