Duta Besar Hasan Kleib terpilih sebagai Ketua CPD di PBB

New York - Secara aklamasi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Hasan Kleib, terpilih sebagai Ketua Committee on Population and Development (CPD) untuk Sesi 45 dalam Sidang CPD yang berlangsung di New York pada tanggal 11-15 April 2011.

Duta Besar Hasan Kleib diajukan sebagai kandidat Ketua CPD Sesi 45 oleh Kelompok Asia, yang mewakili lima puluh empat negara di kawasan tersebut. Setelah terpilih, Duta Besar Hasan Kleib akan memimpin rangkaian pertemuan-pertemuan CPD sampai dengan akhir tahun 2012, dengan agenda utama “Adolescents and Youth”.

Demikian bunyi rilis yang diterima detikcom dari Perutusan Tetap RI untuk PBB (PTRI) di New York, AS, hari ini, Sabtu 16 April 2011.

Commission on Population and Development dibentuk oleh Economic and Social Council (ECOSOC) pada tahun 1946, awalnya dengan nama Population Commission. Pada tahun 1994, Population Commission berubah nama menjadi CPD, dengan tugas utama menindaklanjuti Program of Action dari International Conference on Population and Development (ICPD).

“Indonesia menaruh perhatian khusus pada isu-isu pembangunan dan kependudukan yang dibahas dalam forum-forum PBB,” demikian disampaikan Duta Besar Hasan Kleib, sesaat setelah pengesahannya sebagai Ketua CPD.

Lebih lanjut dikatakan dalam rilis tersebut, Forum CPD merupakan wahana bagi negara-negara berkembang dan economies in transition untuk memperoleh dukungan dalam kebijakan kependudukannya.

“Agenda tahun 2012 yang difokuskan pada kaum muda merefleksikan concern bersama negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kaum muda, yang merupakan kelompok terbesar dalam komposisi kependudukan,” lanjut Hasan Kleib.

Dengan mengetuai CPD, peluang Indonesia semakin besar untuk memasukkan isu-isu yang menjadi kepentingannya, maupun negara berkembang lain, dalam pembahasan tersebut.

Selaku komisi fungsional yang membantu ECOSOC, CPD juga berfungsi melakukan pengawasan, kaji ulang, evaluasi implementasi program dalam lingkup nasional, regional maupun internasional serta memberikan masukan kepada ECOSOC.

(eis/anw)