Aksi Nasional Tolak Militerisme Digelar 3 Juli

Jakarta - Pada 3 Juli, atau dua hari sebelum coblosan 5 Juli, akan ada demo menolak militerisme di Jakarta. Demo ini rencananya digelar besar-besaran dan disebut aksi nasional.Demikian dinyatakan KPP PRD dalam jumpa persnya di Cafe Venezia, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl.Raya Cikini, Jakpus, Kamis (10/6/2004)."Dalam waktu 2-3 hari ini kami akan memfasilitasi gerakan demokratik yang antimiliterisme dalam 1 wadah, yaitu PRD, IMM, HMI MPO, FOBMI, Walhi, LMND, LS-ADI," kata Sekjen KPP PRD, Zely Ariane.Aksi nasional itu, menurut Ketum KPP PRD Yusuf Lakaseng, guna mengajak masyarakat menolak militerisme. "Tolak militerisme bukan hanya kampanye dalam bentuk statemen saja, tapi juga dalam bentuk mobilisasi massa," katanya.Mobilisasi massa itu perlu, misalnya dalam kasus 27 Juli, PDIP perlu mengerahkan massanya agar kasus itu segera tuntas. "Kasus 27 Juli harus dibongkar karena ini adalah bagian dari transisi demokrasi. Kejahatan kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban," ungkapnya.Menurut Sekjen Zely Ariane, ada beberapa indikator militerisme yang muncul. Misalnya, masih berkembangnya lembaga-lembaga teritorial, bisnis tentara yang dinasionalisasi, belum terwujudnya pengadilan pada pelanggar HAM, dan indikasi paket UU pro-militer yang dikhawatirkan akan disahkan jika capres dari militer menjadi presiden.Zely menyangkal kampanye antimiliterisme yang digagasnya identik dengan capres tertentu. Zely bahkan mengajak masyarakat untuk golput karena semua capres dinilai kurang memperjuangkan aspirasi rakyat. (nrl/)