PKS Setujui Kontrak Koalisi Baru

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menyetujui draf kontrak koalisi baru. PKS memutuskan hal tersebut dalam rapat MPP dan DPP PKS.

"Pola komunikasi antar anggota tidak boleh saling mengecam, tidak boleh
saling menyerang, tidak di media. Disiapkan forum, tidak menjadikan
media sebagai sarana bertarung. Itu tercantum di kontrak baru. Karena
isinya konstruktif, kita setujui," ujar Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (16/4/2011).

Luthfi menuturkan, kontrak koalisi baru mejadi kan koalisi makin solid. Ia berharap koalisi tak saling serang lagi.

"Selama ini kesannya seolah dibenturkan. Tapi dalam draf itu sudah dijelaskan posisi masing-masing. Isu yang mana diwacanakan di publik. Biar saja hak prerogatif presiden dibicarakan presiden, jangan pihak yang lain," tutur Luthfi.

Reward and punishment yang dicantumkan juga masih dapat diterima PKS. Namun PKS berharpa punishment tidak dibesar-besarkan namun kebersamaan yang lebih dikedepankan.

"Jika ada mitra koalisi yang memposisikan tidak sepaham, harus ada exit
strategy. Di sini kan tidak ada atas bwah, makanya ini disebut etika. Babnya bukan di masalah punishment. Kalau punishment itu ada atas bawah. Kita kan sama-sama bekerja, sama-sama berkeringat. Ini tidak untuk menyeragamkan," jelasnya.



(van/her)