"Itu memang hak prerogatif Presiden. Namun tentunya tetap dibicarakan dengan Ketua Umum partai," ujar Ketua FPG DPR, Setya Novanto, kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (15/4/2011) malam.
Meski demikian, menurut Setya, Presiden SBY akan mengutamakan pertimbangan kinerja ketimbang politis. Sehingga menteri yang merasa kinerjanya bagus tak perlu khawatir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setya lalu menuturkan, Setgab koalisi memang akan lebih efektif dengan kontrak yang diperbarui. Namun masih ada ruang kritis sepanjang untuk kebijakan yang dapat ditolerir.
"Tidak akan dikurangi karena tetap perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Hal yang strategis tetap diputuskan Setgab. Kalau hak-hak DPR itu hak koreksi boleh saja, kalau yang strategis seperti BBM ya itu harus dibicarakan setgab," tandasnya.
(van/rdf)
