Diprotes, UNDP Tinggalkan DPR

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie memprotes lembaga United Nations Development Programme (UNDP) yang berkantor di DPR tanpa izinnya. UNDP yang merupakan kepanjangan tangan dari PBB sejak zaman reformasi ini pun memutuskan meninggalkan DPR.

"Dulu waktu jaman reformasi ada banyak disini ada IFES, USAID, TIFA, dan partnership. Tapi tidak ada yang protes karena memang kebutuhan. Kalau diminta keluar kami tidak masalah, tahun ini kontrak kemungkinan tidak diperpanjang," ujar Kepala Unit Tata Pemerintahan yang Demokratis UNDP Irman G Lanti, kepada wartawan di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2011).

Irman menjelaskan, UNDP telah lama bekerjasama dengan DPR dan pemerintah Indonesia. Sebab UNDP adalah bagian dari lembaga PBB dan Indonesia merupakan anggota PBB sejak lama.

"UNDP membantu parlemen 156 negara, reformasi birokrasi adalah permintaan beberapa anggota dewan, bagaimana menciptakan anggota dewan demokratis. UNDP tidak masuk ke wilayah politik, memahami sebagai lembaga yang demokratis, pelibatan ke masyarakat konstituen," terang Irman.

UNDP juga menyebar di banyak Kementerian hingga daerah. Selama ini juga tidak dipermasalahkan.

"Keberadaan kami bukan di DPR saja tetapi juga dengan KPU, Pemprov Aceh, Kemendagri dan lainnya," ucapnya.

Namun karena diprotes DPR, Irman menambahkan, kerjasama UNDP di Parlemen akan segera diakhiri. Apalagi masa kontrak dengan DPR habis Maret lalu.

"Karena itu kami bebenah dalam rangka penutupan proyek ini," ucapnya.

(van/gun)