Kepala Daerah Loncat Partai ke PD Khianati Konstituen

Jakarta - Beberapa kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang diusung suatu partai mendadak loncat ke Partai Demokrat. Tingkah pejabat daerah ini dinilai mengkhianati konstituennya.

"Saya kira kalau masih menjabat jadi gubernur atau bupati lalu pindah ke partai lain, tidak etis. Mereka bisa berkuasa kan karena dukungan partai lamanya. Ini seperti mengkhianati konstituen. Pengkhianatan pada aspirasi konstituen," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (15/4/2011).

Ketika seseorang menjadi kepada daerah, maka dia memiliki tanggung jawab publik. Seseorang tersebut khususnya bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilih dirinya.

"Dia kan jadi kepala daerah karena dipilih juga oleh pemilih partai yang mengusungnya. Ini seperti melarikan diri dari tanggung jawabnya kepada para pemilih," tambah alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini.

Menurutnya, beda partai beda pula programnya. Karena itu, kepala daerah yang pindah ke partai lain tatkala masa baktinya belum selesai, terkesan meninggalkan janji programnya.

"Saya rasa tidak etis kalau pindah partai saat masih menjabat. Selesaikanlah dululah masa baktinya," imbuh Ray.

Pindah partai sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang. Hal ini wajar dilakukan karena menjadi hak bagi setiap orang. Namun ketika dilakukan saat yang bersangkutan masih menjabat kepala daerah, maka tampak seperti orang yang tidak melunasi utangnya.

"Tuntaskan dululah janji program sesuai yang disepakati dengan partai (pengusung). Kalau langsung pindah kan dia jadi seperti punya utang yang belum dibayar," ucap Ray.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah maupun wakil kepala daerah pindah ke Partai Demokrat. Sebut saja, Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin yang sebelumnya Ketua Golkar DPD Sulawesi Selatan. Dia kemudian pindah ke Partai Demokrat dan dipercaya menjadi Ketua Umum PD Sulawesi Selatan untuk periode 2010-2015.

Gubenur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, yang sebelumnya merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB) juga loncat ke Partai Demokrat. Oleh Partai Demokrat, dia dipercaya menjadi Ketua Umum DPD PD NTB untuk periode 2011-2016. Dan yang terbaru adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang meninggalkan PAN untuk bergabung dengan partai yang dibina SBY itu.


(vit/nrl)