Saat pernyataan itu dikonfirmasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mereka memastikan proyek MRT North-South yang saat ini sudah memasuki tahap prakualifikasi, tender tidak ada masalah.
"Sampai saat ini pendanaan MRT tahap 1 sudah clear," ujar Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Ahmad Harjadi, dalam jumpa pers di Jakarta Convention Center (JCC) Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (14/4/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya duga bukan MRT tahap I ini ya," katanya.
Perbedaan pendapat ini, kemungkinan karena adanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Saat dimintai tanggapannya, Harjadi mengelak dengan mengatakan bahwa ini dirinya hanya mempunyai kapasitas berbicara dari sudut Pemprov DKI.
"Yang pasti DKI nggak ada masalah dengan MRT, kita sudah bentukย PT MRT,sudah tender," jelas Harjadi.
"Jadi ini salah paham pak?" tanya wartawan.
"Bukan salah paham, yang penting sudah clear, " tegasnya.
Klarifikasi tentunya akan dilakukan oleh Pemprov DKI pada pemerintah pusat. "Klarifikasi nanti kita lakukan, yang pasti sampai saat ini kita lakukan tahapan yg sudah ada," tandasnya.
Sebelumnya, Freddy Numberi berencana untuk menyerahkan proyek ini ke BUMN.
"Jepang termasuk JICA (Japan International Cooperation Agency) jadi pertimbangan karena maju mundur, maju mundur terus. Sementara kita upayakan kalau bisa dari BUMN. Karena BUMN yang kita utamakan," tutur Freddy kemarin.
Freddy mengatakan, pemerintah belum bisa memastikan pendanaan proyek MRT dari JICA Rp 10 triliun. "Pemerintah berpikir kalau perlu kita dorong BUMN dulu jalan," kata Freddy.
Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, mengaku siap jika diminta menangani proyek MRT.
"Kalau (MRT) itu diserahkan oleh pemda kelihatan kita BUMN siap. BUMN kereta api, Wika, beberapa (BUMN) karya siap untuk berkolaborasi bekerja sama untuk membantu program infrastruktur DKI," kata Mustafa.
(lia/ndr)











































