FPKS Pasang Badan untuk Misbakhun

Jakarta - FPKS tidak terima begitu saja dengan rencana Badan Kehormatan (BK) DPR yang akan menonkatifkan Misbakhun dari DPR. FPKS akan meminta klarifikasi dan landasan penonaktifan.

"Kita akan meng-cross check apakah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), jangan sampai BK keluar kerangka," kata Ketua FPKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Dia menilai, BK DPR dalam bekerja diatur UU, tentu pernyataan dan tindakan BK harus bisa dipertanggungjawabkan. "Kan ada koridor kelembagaan, tidak ada yang super body," imbuhnya.

BK tidak boleh melakukan penafsiran seenaknya. "BK harus menegakkan proses internal yang utuh, tidak boleh pendapat perseorangan, tidak boleh individu," tuturnya.

Badan Kehormatan (BK) DPR memastikan Misbakhun akan segera dinonaktifkan usai masa reses pertengahan Mei mendatang. Rencana itu tinggal diketuk palu.

"Misbakhun tinggal ketuk palu saja. Nanti setelah reses kita akan bahas," ujar Wakil Ketua BK Nudirman Munir kepada wartawan di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).

(ndr/fay)