PWNU DIY Minta Nahdliyin Dibebaskan Pilih Presiden

Yogyakarta - Upaya sebagian elit Nahdlatul Ulama (NU) menggiring nahdliyin untuk mendukung salah satu calon presiden dengan memakai dalil-dalil agama disesalkan oleh Pengurus Wilayah NU DIY. Sebaiknya nahdliyin dibebaskan menentukan capres pilihannya.Demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Syuriah PWNU DIY yang ditandatangani Rois Syuriah PWNU DIY, KH Asyhari Marzuki dan sekretaris KH Asyhari Abta. Adanya keputusan ini disampaikan kepada wartawan di kantor PWNU DIY di Tompeyan Tegalrejo, Yogyakarta, Rabu (9/6/2004).Pertimbangannya, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang terbebas dari politik praktis. Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah wilayahpolitik dan organisasi NU tidak berwenang mengurusinya. "Soal fatwa sebaiknya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Yang jelas, warga NU jangan mau dibodohi para elitnya," kata Wakil Rois Syuriah PW NU DIY KH Malik Madani.Malik menegaskan adanya fatwa yang menghalalkan atau mengharamkan memilih presiden perempuan telah berdampak di akar rumput warga NU. Yakni muncul kubu yang mendukung fatwa dan yang menolak fatwa, serta ada kubu lain yang ingin keluar dari kedua-duanya. "Jadi kita sangat menyesalkan sikap para elit karena semestinya mencerdaskan warganya tapi justru membodohi untuk kepentingan politik," katanya.Ditegaskan Malik, bila ada elit NU yang mengharuskan warga NU memilih salah satu capres maka merupakan sebuah pembodohan dan tidak bisa dibenarkan. Untuk itu PWNU DIY meminta warga NU dibebaskan dalam memilih presiden sebab jika tidak maka perpecahan di tubuh NU akan semakin lebar dan parah."Soal pilpres nanti, PWNU DIY menyerahkan sepenuhnya kepada nahdliyin. Warga NU dipesilahkan memilih sendiri dari dua fatwa yang ada menurut keyakinan masing-masing. Yang kita utamakan adalah utamakan ukhuwah, masalah pilihan, kita serahkan kemasing-masing," katanya. Ditanya mengenai banyaknya pengurus NU di DIY yang terlibat dalam tim sukses capres dan cawapres, Malik menyatakan, PWNU akan mengambil sikap tegas denganmenonaktifkan mereka. Sebab dikhawatirkan akan menggunakan organisasi untuk kepentingan politik. "Hal seperti kita tidak boleh dan saat ini kita masih menginventarisir nama-nama pengurus NU yang terlibat sebagai tim sukses capres/cawapres," demikian Malik Madani. (gtp/)