Kontrak Baru Segera Diteken Semua Parpol Koalisi

Jakarta - Kontrak koalisi yang baru sudah disetujui mayoritas partai koalisi. Dalam waktu dekat semua ketua umum partai koalisi akan menandatangani kontrak baru ini sebagai kesepakatan baru partai koalisi pemerintahan.

"Kontrak koalisi dalam waktu dekat akan ditandatangi semua partai koalisi di depan Ketua Koalisi Presiden SBY," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada detikcom, Kamis (14/3/2011).

Romi, demikian disapa, menuturkan partai koalisi telah menerima draf kontrak baru koalisi. Mereka juga sudah mencantumkan tanda ACC pada kontrak baru tersebut.

"Kami sudah diberikan draf kontrak tersebut, meski kami belum tahu apakah ada kontrak yang baru lagi. Banyak poin yang sudah disetujui termasuk penggiliran kepemimpinan di koalisi," tutur Romi.

Romi mengungkap banyak hal baru yang akan membuat koalisi semakin solid. Semisal reward and punishment yang sudah disiapkan Presiden SBY.

"Yang paling konkret reward and punishment-nya. SBY berhak melakukan evaluasi menteri manakala partai politik tidak mengamankan kesamaan setgab melalui keputusan di parlemen," paparnya.

PKS Belum Sepakat

Sementara itu Partai Golkar memahami belum adanya pertemuan antara PKS dengan ketua koalisi Presiden SBY. Sebab hingga kini, Golkar melihat PKS masih belum menyepakati poin-poin dalam kontrak koalisi yang baru.

"Ini adalah hak sepenuhnya PKS dan kita mengerti kenapa PKS sampai hari ini belum mau meneken. Bisa saja pertimbangan diantara kedua belah pihak PKS dan ketua koalisi ada yang belum pas," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso.

Golkar melihat ada sejumlah klausul yang belum dapat diterima PKS. Namun Golkar sudah menerima klausul awal tersebut karena tidak mengekang Golkar secara berlebihan.
"Diantara kedua belah pihak itu bisa jadi masih ada yang belum disepakati. Mungkin belum ada singkronisasi , tapi Golkar memberikan kemakluman karena ada jaminan identitas partai tetap terjaga," tutur Priyo.

Namun bagi Golkar tetap lebih baik PKS tetap di koalisi. Meski keputusan terkahir tetap ditangan PKS dan Presiden SBY.

"Lebih baik PKS tetap di koalisi tapi sampai sekarang belum ada keputusan PKS,"tandasnya.
(van/mpr)