Kivlan: Pamswakarsa Pakai Dana Nonbujeter Bulog Rp 10 Miliar?

Jakarta - Setelah menagih kekurangan dana pembentukan Pamswakarsa kepada Wiranto dan meminta pertanggungjawabannya, Kivlan Zein sekarang mempertanyakan dana nonbujeter Bulog untuk Pamswakarsa. Benarkah ada?"Saya mendengar ketika itu dana yang dipakai untuk kegiatan Pamswakarsa berasal dari dana nonbujeter Bulog. Berdasarkan keterangan yang masih harus diklarifikasi, ada dana Rp 10 miliar dari Bulog untuk Pamswakarsa."Demikian ungkap mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Purn Kivlan Zein dalam jumpa pers di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2004). Dia didampingi tim pengacara yang diketuai Budi Kelana."Apakah itu untuk Pamswakarsa Sidang Istimewa 1998, atau untuk Pamswakarsa Timtim Agustus 1999. Wiranto harus menjelaskan agar publik jelas duduk masalahnya dan pertanggungjawabannya," ujarnya.Kivlan menyatakan siap dimintai keterangan dan bersaksi kalau mantan Presiden Habibie berdasarkan pengakuannya telah memberikan sejumlah dana untuk Pamswakarsa bulan November 1998 melalui mantan Menhankam/Pangab Wiranto."Saya berharap lembaga-lembaga seperti KPK (Komisi Pemeriksa Korupsi) dapat memeriksa hal ini. Kehadiran Pamswakarsa yang awalnya disebut kelompok pendukung Sidang Istimewa adalah atas perintah Wiranto sebagai Pangab saat itu," tukasnya.Perintah Habibie & WirantoMenurut Kivlan, tidak benar keterangan Wiranto di beberapa media yang menyatakan dirinya saat itu masih menjabat Kepala Staf Kostrad. Dia mengaku sudah dicopot dari Kepala Staf Kostrad sejak 20 Juni 1998. Setelah itu dirinya tidak pernah ada jabatan."Wiranto jelas telah mengaburkan dan memanipulasi informasi, seolah-olah saya ketika itu masih menjabat Kepala Staf Kostrad. Saya dipanggil Wiranto pada 4 November 1998 di Mabes ABRI jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu Wiranto meminta saya mengerahkan massa pendukung Sidang Istimewa, sambil mengatakan, ini perintah Presiden Habibie," tuturnya.Dia juga menilai pernyataan Wiranto dalam buku "Bersaksi di Tengah Badai" tentang kontroversi Pamswakarsa tidak benar. Di mana digambarkan seolah-olah gerakan mendukung Sidang Istimewa murni inisiatif masyarakat. Padahal kegiatan itu atas bentukan Kivlan dan kawan-kawan berdasarkan perintah Wiranto.Alasan pembentukan Pamswakarsa, kata Kivlan, agar aparat keamanan tidak berhadapan langsung dengan kelompok anti Sidang Istimewa."Sekali lagi, tidak benar pernyataan di dalam buku itu kalau dia (Wiranto) tidak tahu istilah Pamswakarsa. Karena pertemuan dilakukan lagi untuk mematangkan pembentukan Pamswakarsa di rumah dinas Pangab Wiranto pada 9 November 1998 di jalan Denpasar," ujarnya."Di situ yang hadir Nugroho Djajoesman (mantan Kapolda Metro Jaya), Djaja Suparman (mantan Pangdam Jaya), dan Adityawarman yang merupakan salah seorang penghubung antara Wiranto dengan saya. Sudah jelas apa yang dikatakan Wiranto di beberapa media massa adalah kebohongan publik," papar Kivlan.Tentang dana kegiatan Pamswakarsa, Kivlan mendapatkanya dari beberapa pengusaha dan dari Staf Wakil Presiden saat itu Jimly Asshiddiqie. Kivlan mendapat Rp 1,25 miliar dari Jimly."Dana ini jelas tidak mencukupi. Karena untuk merekrut sekitar 30.000 orang untuk 8 hari dari tanggal 6-13 November 1998, dana yang kita habiskan mencapai Rp 7-8 miliar," ujarnya.Ketika Kivlan menagih sisanya pada Jimly tanggal 17 November 1998 di Kantor Wakil Presiden, Jimly mengatakan sudah diberikan kepada Wiranto. Kivlan pun sudah berusaha 2 kali menemui Wiranto.Pada bulan November 1999, Kivlan baru bertemu Wiranto. Saat itu Wiranto mengatakan agar sisanya minta ke Habibie. Kivlan juga sudah 2 kali bertemu Habibie. Tapi Habibie mengatakan sudah diberikan kepada Wiranto, jadi minta pada Wiranto."Usaha ini gagal hingga tahun 2002. Sementara saya harus menjual rumah dan mobil untuk menutupi sebagian kecil tagihan, terutama dari rumah makan Padang, transportasi dan lain-lain," keluh Kivlan. (sss/)