Ubah Format Setgab, SBY Coba Perbaiki Hubungan dengan Partai Koalisi

Jakarta - Pembentukan format baru Setgab Koalisi dinilai sebagai usaha SBY untuk memperbaiki hubungannya dengan partai-partai pendukungnya. SBY khawatir partai pendukungnya akan kembali melakukan pembangkangan.

"Saya kira apa yang terjadi belakangan ini adalah satu upaya untuk memperbaiki hubungan antara Yudhoyono, Demokrat dengan partai-partai pendukung yang kita sebut Setgab. Pertama itu, karena pengalaman kemarin Century, mafia perpajakan, itu nampaknya membuat Yudhoyono agak khawatir juga. Ada pembangkangan, ada pembelotan, ada pengkhianatan dari partai-partai padahal partai itu sudah diberi kursi. Apa imbalan partai itu kepada Yudhoyono itu kalau begitu caranya?" kata Indria Samego, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seusai diskusi bulanan di Akbar Tandjung Institute, Kompleks Liga Mas Indah Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2011).

Turunnya Ical sebagai Ketua Harian Setgab koalisi juga dinilai sebagai usaha SBY untuk menghilangkan rasa cemburu di antara partai-partai peserta koalisi.

"Golkar kan sudah dirangkul lagi. Kedua soal struktur Setgab. Kalau dulu Ical itu Ketua Harian, jadi ada jealousy di antara partai sesama itu. Mereka cemburu dengan mengatakan bahwa kan dulu mereka itu lawan kita, sejak awal kita yang mendukung SBY tapi Golkar masuk dan jadi ketua kita. Jadi ada jealousy atau demoralisasi di dalam partai itu. Akibatnya Yudhoyono membuat kesepakatan baru, yang pertama struktur Setgab itu diperbaiki dan kedua mungkin upaya-upaya mengurangi kebebasan partai-partai itu dikonkritkan. Jadi ada yang menafsirkan ini upaya penyeragaman, whatever lah itu," katanya.

Banyaknya catatan dari parpol peserta koalisi tentang format baru Setgab koalisi ini dinilai karena koalisi di sistem politik Indonesia adalah koalisi yang mengutamakan untung-rugi atau koalisi strategis.

"Saya kira koalisi itu kan tidak ada dalam sistem kita. Selalu saya bilang, koalisi kita ini koalisi strategis. Kalau ada trend yang menguntungkan mereka bilang koalisi, kalau ada yang merugikan mereka menentang. Jadi partai-partai pendukung terutama Golkar dan PKS itu agak sulit dikendalikan dibandingkan yang lain. Tetapi dengan adanya aturan-aturan ini kemungkinan akan membuat Golkar akan berpikir ulang juga kecuali nanti tahun 2013 menjelang pemilu," katanya.

(mok/mok)