Penyelesaian Pelanggaran HAM Kurang Perhatikan Hak Ekonomi

Jakarta - Pelanggaran HAM telah banyak terjadi di negeri ini. Tetapi selama ini, penyelesaian masalah HAM tidak dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh setiap aspek.

"Terlihat bahwa perhatian kita dalam masalah HAM lebih tertuju pada hak sipil dan politik dibanding hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Salah satu contoh ialah saat diadakan Annual Conference on Islamic Studies 2007. Dari sekitar 30 makalah yang dibahas dalam Komisi HAM, tidak ada satupun makalah yang membahas HAM Ekosob", kata Sholahudin Wahid atau yang akrab disapa Gus Solah.

Gus Solah menyampaikan hal tersebut pada acara diskusi publik 'Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Menjadikan Indonesia Lebih Bermartabat' di Gedung Perpustakaan Nasional, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2011).

Salah satu contoh pelanggaran dalam bidang ekosob yang disampaikan oleh Gus Solah adalah kebijakan renovasi pasar tradisional yang dilakukan oleh banyak Pemda termasuk Pemda DKI. Kebijakan tersebut juga amat kuat aroma penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi), tetapi tidak bisa ditindak karena dianggap tidak merugikan negara.

Gus Solah punya pendapat agar ke depannya bangsa Indonesia lebih bermartabat di bidang HAM. Ia mengajak semua pihak berjuang untuk memajukan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

"Ke depan, kampanye untuk memajukan harus dilakukan dengan lebih intensif dan lebih cerdas," tuturnya.

Masyarakat harus disadarkan kalau sebenarnya mereka punya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin UUD. Pelanggaran yang terjadi bisa karena seseorang tidak tahu ada peraturan yang berlaku.

"Kalau diadakan survey untuk mengetahui sejauh mana warga negara Indonesia mengetahui bahwa sebenarnya mempunyai hak ekonomi, soaial, dan budaya yang dijamin UUD, saya yakin tidak banyak yang tahu. Yang melanggar juga tidak tahu bahwa mereka telah melakukan pelanggaran", imbuhnya.



(gah/anw)