Teken Kontrak Koalisi, PKS Akan Menghadap SBY

Jakarta - Partai Demokrat (PD) mengklaim tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja yang belum menandatangani kontrak koalisi baru. Jika PKS bersedia, dalam satu dua hari ke depan, proses itu bisa dilakukan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam satu-dua hari ini, mudah-mudahan," kata anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarif Hassan, sebelum mengikuti rapat kabinet paripurna di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (12/4/2011).

Menurut Syarif, pertemuan dengan petinggi PKS memang butuh waktu lama karena SBY perlu menyesuikan jadwal di tengah agenda yang sibuk. Namun, pihaknya masih berharap PKS mau menandatangani kontrak baru yang ditawarkan.

"Demokrat kan maunya semua kita berkoalisi, tapi maunya koalisi yang betul-betul komitmen, itu saja," imbuhnya.

"Syarat khusus nggak ada, tapi yang penting kalau sepanjang komitmen kontrak baru itu disetujui materinya, ya udah, selesai," tambahnya.

Menurut suami Inggrid Tansil ini, kontrak baru dalam koalisi mengatur tentang penguatan setgab di parlemen. Sanksi bagi yang melanggar juga secara implisit akan diatur.

"Ya, pasti otomatis. Kalau sanksi dan punishment itu kan domainnya ketua setgab," tegasnya.

(mad/gun)