SBY Ditengarai Diam-diam Setujui Pembangunan Gedung DPR

Jakarta - Presiden SBY dinilai hanya bermain pencitraan saja dengan meminta penundaan dan pembatalan pembangunan gedung lembaga-lembaga negara. Buktinya, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY tidak bertindak apa pun untuk menghentikan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun itu.

"SBY isyaratkan setuju, kader Demokrat tidak ada yang ditegur atau diberi sanksi, atas persetujuan gedung baru DPR," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Logikanya, lanjut Emerson, seandainya SBY benar menolak atau meminta penundaan, selaku Ketua Dewan Pembina partai, dia akan bertindak nyata dan tegas, memerintahkan langsung kadernya di DPR memperjuangkan penolakan.

"Tidak memberikan teguran sama saja dengan memberikan persetujuan," imbuh Emerson.

Ada baiknya, SBY membuktikan ucapannya soal imbauan penundaan pembangunan gedung baru DPR. Kader Demokrat mesti diperintahkan langsung menolak pembangunan.

"Itu sebagai tindakan nyata," imbuhnya.

Pada Kamis (7/4), Presiden SBY sudah meminta agar pembangunan gedung pemerintahan yang dianggap tidak perlu, agar ditunda atau dibatalkan. SBY juga mengajak lembaga negara lain, termasuk DPR yang tengah getol berniat mewujudkan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun untuk menghemat anggaran.

"Saya memahami ada urgensi, ada keperluan untuk bangun gedung dan perkantoran. Namun demikian, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan, atau adaptasi, atau penyesuaian lain," kata SBY dalam rapat kerja pemerintah pusat dan daerah di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (7/4).

Sedangkan Mensesneg Sudi Silalahi pada Senin (11/4) menyatakan, "Presiden tidak dalam kapasitas melarang itu dan sebagainya. Yang disampaikan Presiden mungkin ke depan bisa lebih dihemat,".

(ndr/nrl)