Sidak, Komisi III DPR Kaget Lihat Kondisi LP Kerobokan Bali

Jakarta - 25 Anggota DPR dari Komisi III DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Kerobokan, Jl Gunung Sang Hyang, Denpasar, Bali. Setibanya di lokasi mereka langsung memantau keadaan para napi dan ruang tahanannya.

"Wuah banyak sekali ini yang tidur di lantai, satu kamar banyak sekali isinya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Fahri Hamzah.

Fahri menjadi pimpinan dalam sidak yang digelar Senin (11/4/2011), pukul 23.15 WITA. Rombongan ini didampingi Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Taswem Tarib, dan Kalapas Kerobokan, Siswanto.

Tak hanya Fahri, beberapa anggota Komisi III yang tampak terlihat seperti Ruhut Sitompul, Eva Kusuma Sundari, Adang Darajatun, juga terkejut melihat kondisi LP yang sangat tidak layak. Mereka melihat para napi tertidur pulas dengan keadaaan sesak dan pengap. Belum lagi bau sampah yang sangat menyengat.

"Dari hasil temuan kita ini, LP gagal membuat orang kembali menjadi lebih baik. Kondisi LP malah bisa menimbulkan kemarahan pada dirinya sendiri. Dia akan dendam dengan kondisi LP kemudian dia akan keluar untuk melakukan tindakan kejahatan beritkutnya. LP di Indonesia over kapasitas," tambah anggota dari Fraksi PKS itu.

Fahri menyayangkan, kapasitas LP yang harusnya diisi 300 orang, justru dihuni 1000-an napi. Dengan keadaan yang over kapasitas ini, bagaimana mungkin pembinaan napi akan dilakukan dengan baik.

"Kita akan tanya ke Menkumham lagi, kita sudah alikoaskikan trilunan rupiah untuk Lapas. Selain itu kita minta kasus KDRT yang kemudian harus masuk penjara atau kasus hukum adat yang tidak boleh dibenturkan dengan hukum positif sehingga LP tidak menjadi penuh," jelasnya.

"Kami berencana menyempurnakan UU LP termasuk paradigma LP," tegas Fahri.

LP Kerobokan, lanjutnya, sangat memprihatikan. Kondisi seperti ini bukan tidak mungkin menyebakan transaksi narkoba semakin mudah terjadi.

"Personelnya kurang, sampah di mana-mana. Kondisi inilah yang menyebabkan penjara menjadi pusat transaksi narkotika. Belum lagi banyak dihuni tahanan dan napi kasus narkotika," imbuhnya.

Mendengar kritikan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Bali, Taswem Tarib di tempat yang sama juga mengeluhkan kondisi LP yang tidak manusiawi lagi untuk para napi. DPR diminta memberikan solusi agar napi tidak umpel-umpelan di ruang tahanan.

"Kita ingin DPR tahu bahwa LP ini tidak manusiawi dan melanggar HAM, makanya kita ajak ke sini malam-malam, kami ingin DPR berikan anggaran buat kami untuk bangun lapas," kata Taswem.

Taswem juga meminta dibuatkan LP baru atau LP Kerobokan untuk ditingkatkan. Sebab kalau membangun LP baru, lahan yang minim membuat pembangunan semakin sulit, sementara kebutuhan sudah mendesak.

"Tapi kendalanya lahan di Bali sangat susah, Pemprov Bali sampai saat ini belum dapat lahan. Kita butuh lahan 14 hektar. Maka itu solusinya adalah, ada dua opsi kalau tidak cari lahan batu ya LP ini dibangun bertingkat, supaya LP lebih manusiawi," tandas Taswem.

(lia/lrn)