Loop Line & Busway, PR Foke-Prijanto Setahun Mendatang

Jakarta - Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kurang lebih tinggal setahun lagi di ibukota pada periode pertama ini. Sejumlah permasalahan terutama macet masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pasangan Fauzi dan Prijanto ini.

Pembangunan loop line (kereta lingkar luar) dan juga penambahan koridor dan bus TransJ dianggap solusi yang relevan dalam setahun mendatang.

"Yang paling realistis dalam waktu setahun ini untuk mengatasi kemacetan adalah loop line dan penambahan koridor busway dan bus TransJ," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamet Nurdin kepada wartawan di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2011).

Menurut pria yang akrab di sapa Didin ini, kereta lingkar luar perlu dibangun segera sebagai akses warga Bogor, Tanggerang dan Bekasi menuju ibukota. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat jalur kereta baru dari Stasiun Jatinegara menuju Jakarta Pusat.

"Jumlah kereta juga perlu ditambah, karena yang sekarang ada masih sangat kurang. Makanya Pemprov DKI harus berkordinasi dengan pemerintah pusat, karena ini berkaitan juga dengan KAI," terang ketua Komisi yang membidangi Transportasi ini.

Lebih jauh, menurut Didin koridor XI (Kampung Melayu- Tanjung Priok) harus segera direalisasikan tahun ini. Dengan demikian beban kemacetan Jakarta menjadi sedikit terurai karena akses busway semakin luas.

"Tahun ini memang ada rencana penambahan jumlah bus TransJ sebanyak 44 bus gandeng. Tapi itu masih sangat kurang, karena saat jam sibuk antrean penumpang bisa sangat lama. Ini yang membuat orang masih malas naik TransJ, masih lama nunggu busnya. Paling tidak 100 buah lagi termasuk untuk koridor XI," terang Ketua DPW PKS Jakarta ini.

Menurut Didin, peran pemerintah pusat juga penting. 19 Program mengatasi kemacetan dan banjir yang di bawah kordinasi Wakil Presiden harus ditagih oleh Pemprov DKI.

"Kalau dari pemerintah pusat tidak ada kemauan, maka sulit juga. Karena membenahi ibukota ini tidak akan mungkin dilakukan gubernur dan wakilnya sendiri, kewenangan mereka terbatas, makanya pemerintah pusat perlu juga ditagih janjinya karena sampai sekarang tidak ada progresnya," imbuhnya.

(her/lrn)