.webp)
"Ini (pembangunan gedung baru DPR) berkaitan skala prioritas dan kepantasan. Apalagi ini berhubungan dengan fasilitas mereka sendiri. Dalam suatu proyek seharusnya ada studi kelayakan berdasarkan analisa kebutuhan," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya.
Hal itu disampaikan Yunarto dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (10/4/2011). Menurutnya, ketika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan anggota DPR, idealnya kebutuhan perut dan keamanan masyarakatlah yang mendesak.
"Dibanding dengan tingkat kemanjaan DPR yang minta 5 staf ahli dan ruangan yang luas, sebaiknya uang yang ada untuk membantu TKI, membantu masyarakat miskin atau membebaskan ABK di Somalia itu," tutur Yunarto.
Diinformasikan sebelumnya, Kapal Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia di perairan Laut Arab, saat melakukan perjalanan dari Pomalaa, Sulawesi Selatan menuju ke Rotterdam, Belanda, tangga 16 Maret 2011 lalu. Kapal yang diawaki oleh 31 ABK, 20 orang di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut bermuatan biji nikel dan seharusnya sudah sampai 34 hari setelah keberangkatan. Dari nilai tebusan awal yang diminta sebesar US$ 2,3 juta, dalam perkembangannya perompak menaikkan nilai tebusan menjadi US$ 2,4 juta atau Rp 24 miliar lalu meningkat jadi Rp 77 miliar.
Keluarga ABK mengaku sangat cemas lantaran bekal minuman tinggal untuk seminggu. Sementara logistik juga sangat minim. Pemerintah Indonesia sudah "berkoordinasi" dengan organisasi penanganan perompak di wilayah perairan tersebut.
Yunarto bertanya-tanya mengapa pada akhirnya DPR tetap memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. Padahal tekanan penolakan di mana-mana.
"Kalau ada pemaksaan malah jadi tanda tanya. Seperti ada udang di balik pembangunan gedung baru DPR," lanjut alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Parahyangan ini.
Melihat tindak-tanduk DPR, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan pembangunan gedung baru yang menelan hampir Rp 800 juta per ruangan anggota Dewan. Karena ini, Yunarto memperingatkan hukuman dari rakyat yang akan diterima partai yang ngotot membangun gedung baru di 2014.
"Pembangunan ini akan menjadi delegitimasi. Somasi bisa saja dilakukan pada DPR. Kalau ngotot begini, hukuman akan diberikan rakyat pada 2014," ucap Yunarto.
(vit/nrl)
