SBY Harus Berani Tertibkan Bisnis Para Jenderal TNI

Jakarta - Pengambilalihan bisnis TNI dinilai tidak maksimal. Masih banyak para jenderal yang diduga memiliki bisnis. Termasuk menjadi komisaris di berbagai perusahaan swasta. Presiden SBY harus berani menertibkan bisnis para jenderal ini.

"Kalau SBY serius berniat membenahi TNI, maka perwira tinggi yang jadi komisaris di swasta harus dilarang," ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada detikcom, Jumat, (8/4/2011).

Poengky menilai kehadiran TNI di dalam berbagai perusahaan ini, bukan karena profesionalitas melainkan hanya jadi beking.

"Mereka pasti jadi beking. Ini berbahaya, karena pasti berkonflik dengan masyarakat," kata dia.

Poengki mencontohkan di perusahaan-perusahaan tambang atau hak pengelolaan hutan, konflik sering terjadi dengan masyarakat adat. "Dengan adanya militer jadi komisaris, pasti masyarakat takut karena si TNI akan kerahkan anak buahnya untuk tunduk pada perusahaan," katanya.

Poengki menambahkan sejak Orde Lama, TNI sudah dilibatkan dalam bisnis. Saat itu, petinggi TNI mengisi pos eksekutif di perusahaan asing yang dinasionalisasi. Keterlibatan TNI dalam bisnis terus berlanjut saat Orde Baru.

"Bisnis yang dilakukan pati ilegal. Itu bertentangan dengan tugas pokok TNI," jelasnya.

PT Sarwahita Group Management (SGM) membenarkan Marsdya Rio Mendung Thalieb sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Namun pihaknya membantah telah menjadikan Rio sebagai beking.

PT Sarwahita merupakan salah satu perusahaan yang sahamnya pernah dipegang Malinda Dee. Bahkan, Malinda Dee merupakan pendiri. Namun Malinda keluar dari perusahaan itu sejak Februari 2011.

(rdf/nrl)