Dana Minim, Sejumlah KPUD di Sulsel Terlilit Utang

Makassar - Pemilihan presiden kian dekat. Sementara, saat ini masih banyak warga yang berada di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum tahu betul teknis pemilihan presiden mendatang. KPU Sulsel sendiri, hingga saat ini belum pernah melakukan sosialisasi berupa simulasi pilpres, seperti yang pernah diadakan pada pemilu legislatif. Kendala dana yang minim menjadi penyebabnya. Mau tak mau sejumlah KPUD di Sulsel mencari pinjaman untuk sosialisasi itu. "Dana yang tersedia minim. Jadi sosialisasi kami kurangi," ujar M. Darwis, anggota KPU Sulsel saat ditemui di ruang kerjanya, Jl. Andi Pettarani, Makassar, Selasa (8/6/2004) Hingga saat ini, dana yang dimiliki KPU Sulsel untuk sosialisasi hanya sekitar Rp 300 Juta. "Sebenarnya sudah memadai jika hanya digunakan untuk satu putaran saja. Tapi kan, kalau nantinya ada Pilpres putaran kedua, dana ini sudah tidak mencukupi lagi," terang Darwis. Kekurangan dana oleh KPUD Sulsel menyebabkan sejumlah program sosialisasi terhambat. "Seperti promosi di radio juga kami kurangi," tutur Darwis. Minimnya dana bukan hanya menimpa KPU Sulsel saja. KPU Bone dan Majene malah menanggung utang. KPU Bone berutang sebanyak Rp 80 juta, sementara Majene sekitar Rp 30 Juta. "Mereka berutang karena ternyata banyak pengeluaran yang tak terduga saat pemilu legislatif lalu. Akhirnya, dana untuk sosialisasi mereka tidak ada," urai Darwis. Untuk mengatasi kurangnya dana, KPU Sulsel tetap melakukan sosialisasi, tapi volume dari alat peraga yang dibuat dikurangi. "Contohnya, poster kami kurangi jumlahnya, agar dananya cukup," ucapnya. (asy/)