Sambangi KPK, DPD Adukan Macetnya Penanganan Korupsi di Daerah

Jakarta - Sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini. Kedatangan mereka untuk mengadukan banyaknya kasus korupsi di daerah yang mangkrak penanganannya.

“DPD datang untuk mengecek indikasi korupsi temuan hasil BPK yang selama ini tidak tindaklanjuti oleh penegak hukum yang ada di daerah,” kata anggota DPD asal Papua Barat, Tonny Tesar di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2011).

Tonny mengatakan, DPD mengharapkan KPK dapat segera melakukan advokasi atau mengambil alih masalah-masalah korupsi yang ada di daerah yang terkendala masalan perijinan dan prosedur yang berlaku. Ia mencontohkan kasus-kasus korupsi di Papua Barat yang selama ini tidak jelas penanganannya.

“Ada 2 ketua DPRD dan Bupati Waropen yang sudah sekian lama, tahun 2004 sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum di daerah,” terang Tonny.

Selain Tonny, tampak juga anggota DPD lainnya seperti Ahmad Farhan Hamid (DPD asal NAD), AM Fatwa (DPD asal DKI Jakarta) dan Muhammad Faruq (DPD asal NTB) yang datang secara terpisah ke kantor KPK.

(fjp/gun)