Curhat Marzuki Alie Tentang Ribut-ribut Gedung Baru DPR

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie dianggap orang yang paling gusar dengan penolakan gedung baru DPR. Kritikan bahkan hujatan terus dialamatkan padanya. Bagaimana politisi Demokrat tersebut bereaksi?

Saat ditemui usai acara pengambilan sumpah jabatan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2011), Marzuki membeberkan panjang lebar tentang kronologi pembangunan gedung. Termasuk soal berbagai hujatan yang muncul akhir-akhir ini.

"Saya itu dipersoalkan kenapa gedung itu tidak disayembarakan. Nah lalu saya buka dokumen, sebetulnya memang tak pernah disayembarakan, langsung dilelang tahu 2008. Yang menang konsultan perencanaannya Yodyakarya," kata Marzuki.

"Jadi langsung direncanakan gedung dengan desain itu, kemudian dilaksanakan workshop, masukan-masukan dari masyarakat, para ahli, itulah yang diterjemahkan dalam konsep yang kita terima sekarang. Itu aja sih. Jadi saya kan dituduh, kok dulu baru rekomendasi sayembara. Kok tahu-tahu sudah ditender, nah saya buka dokumennya. Rupanya desain tahun 2008, dengan yodyakarya nilai Rp 4,2 milyar. Jadi hanya untuk meluruskan bahwa itu sudah dikerjakan 2008," lanjutnya.

Menurut Marzuki, semua pihak sudah dilibatkan saat workshop tentang pembangunan gedung baru digelar. Mulai dari ikatan arsitek sampai kalangan kampus sudah dimintai pendapat.

Apakah Marzuki merasa dikhianati oleh pengurus? "Halah, kita ini berpikirnya untuk kebaikan. Kita ini kerja untuk rakyat. Harusnya yang diributkan itu, adalah masalah rakyat, krisis pangan, BBM, pendidikan, itu yang harusnya diributkan DPR. Bukan gedung, kan malu sama rakyat," katanya.

"Saya tidak bicara masalah gedung. Saya bicara masalah bagaimana DPR ini mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan kualitas bagus dan dipercaya oleh rakyat. Persoalan gedung ini persoalan kita DPR, minta tempat pada pemerintah. Sekjen ini bagian dari pemerintahan. Kita minta kepada sekjen, kita perlu ruangan. Sudah disiapkan desain seperti itu, silakan aja. Mekanismenya, DPR gak urusi gedung," katanya.

Jadi penolakan ini sepatutnya diarahkan pada pemerintah? "Ke sekjen, melalui BURT. Karena BURT yang terjemahkan keinginan, yang melaksanakan sekjen. Paham kan? BURT ini alat kelengkapan dewan terdiri dari semua fraksi. Jadi yang formulasikan keinginan dewan ini BURT. Ini nyambung dengan DPR periode lalu yang sudah melelang perancangan gedung dan membayar, sesuai renstra DPR 2010 – 2014. Kita matching saja," katanya.

(mad/ken)