Pemprov DKI Klaim Pelayanan Publik Sudah Puaskan Warga

Jakarta - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengklaim masyarakat ibukota sudah puas dengan pelayanan publik yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil survei untu sektor pelayanan publik tahun 2011, tingkat kepuasan mencapai 37,92 persen.

"Berdasakan hasil survei yang kita lakukan untuk sektor pelayanan publik, indeks kepuasanan masyarakat mencapai 37,92 persen dan yang sangat puas mencapai 17,07 persen dan cukup memuaskan 31,82 persen," ujar Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Sukesti Martono, dalam rapat kerja di  rapat kerja Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2011).

Dalam rapat ini hadir pula Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Susanto Ciptadi, Sekda DKI Fadjar Panjaitan, Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Heri Yana Sutisna, Anggota Ombusman Pranomo Dahlan serta jajaran dari Pemprov DKI Jakarta.

Survei ini berdasarkan hasil pemeriksaan khusus di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang pada tanggal 7 sampai 8 Maret 2011 dengan meliputi 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelayanan Publik. Dari setiap SKPD terdapat 356 responden.

"Dari 16 SKPD itu, kita melihat penurunan presentase ketidakpuasan responden dari tahun sebelumnya. Jika tahun lalu yang tidak puas mencapai 14 persen, tahun ini sudah menurun menjadi 8,63 persen. Ini sudah cukup baik," katanya.

Sukersi menjelaskan, dari survei yang mereka lakukan, publik cukup merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dengan presentase kepuasan 71,05 persen dan Dinas Perindustrian dan Energi dengan presentase 78,57 persen.  Sedangkan SKPD yang mendapat nilai rata-rata relatif tidak memuaskan yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dimana responden yang merasa tidak puas sebanyak 42,86 persen.

Pernyataan Sukesti ini bertolak belakang dengan yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesmanto Tjiptadi. Menurutnya, pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung seperti pembuatan identitas kependudukan masih sangat rendah.

"Masih ada pelayanan publik yang belum kita indahkan, salah satunya terkait pelayanan  kependudukan," tutur Eko.

Eko mengatakan, menyarankan sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya Pemprov memberikan pelayanan terbaik. Apalagi menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat setiap harinya pasti akan berubah.

"Ini akan menjadi tantangan, tapi sebagai ibukota negara, kita tidak boleh kalah dengan kota-kota lainnya," harapnya.

Sebelumnya, berdasarkan survi integritas pelayanan publik KPK tahun 2011 peringkat pertama berada di Kota Surabaya dengan persentase 6,13 persen, diikuti Samarinda 6,11 persen, Yogyakarta 5,89 persen, Ambon 5,60 persen, Tanjung Pinang 5,59 persen, Pontianak 5,58 persen dan Serang 5,47 baru kemudian diikuti oleh Jakarta. Kenapa Surabaya berada di peringkat atas, menurut Eko, karena kota itu telah cukup baik memberikan pelayanan publik dalam hal membuat IMB, SIUP dan KTP.

(lia/nwk)