Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom, Selasa (5/4/2011), menanggapi sikap Ketua DPR RI 2009-2014 terkait rencana pembangunan gedung baru DPR RI.
"Marzuki Alie telah menghina rakyat. Menuduh rakyat tidak tahu apa apa, hanya mengurusi perut setiap hari dan hanya elite seperti Marzuki yang tahu politik," sesal Sofjan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konyolnya, Marzuki dan pimpinan DPR lainnya saling membela dan mencari pembenaran. Ini gejala buruk, karena pimpinan dewan telah menghina rakyat, melecehkan demokrasi," tandas Sofjan.
Lebih lanjut Sofjan menanyakan apa sudah tidak ada lagi anggota DPR RI yang reformis, yang peduli pada rakyat pemilihnya dan berani melakukan aksi protes terhadap Marzuki dan pimpinan DPR lainnya.
Sofjan mengingatkan bahwa segala regulasi dan birokrasi DPR RI yang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi seharusnya dibongkar.
"Harus diperbarui untuk menjawab parahnya kondisi KKN di Indonesia yang semakin sulit diselesaikan. Bukan malah dipiara dan diteruskan," papar Sofjan.
Disebutkan, salah satu regulasi yang menghambat kontrol atas pimpinan dan anggota DPR adalah harus ada izin dari presiden, jika lembaga seperti KPK mau memeriksa mereka.
Perlu ada upaya terobosan hukum seperti amandemen UU dan berlaku surut demi kepentingan nasional. Jika terlambat melakukan terobosan itu, maka harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia akan sangat mahal.
"Karena soal Marzuki sudah keterlaluan anti demokrasinya, sebaiknya dimulai dengan mengamandemen ketentuan izin presiden jika mau menangkap Marzuki sebagai ketua DPR," pungkas Sofjan.
(es/es)











































