.webp)
Lihatlah toilet Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Air mampet, ventilasi tidak ada dan keramik yang sudah tidak terawat. Tengok pula kursi terdakwa di salah satu ruangan sidang, masih terbuat dari kayu yang berusia seusia rezim Soeharto. Ruang sidang pun tidak sedingin ruang rapat anggota Dewan.
Dengan anggaran Rp 5 triliun, Mahkamah Agung (MA) harus membaginya kepada 348 pengadilan negeri (PN), 7 ribu hakim dan lebih dari 20 ribu pegawai pengadilan. Dana ini selain untuk gaji juga untuk perawatan gedung, penambahan gedung, rumah dinas, pemberkasan dan pelayananan masyarakat.
"Bulan lalu, Ketua MA meresmikan gedung baru PN di Gorontalo. Papan namanya dari papan, demikian juga gedung pengadilannya," ujara Kabiro Hukum dan Humas MA, Nurhadi beberapa waktu lalu.
Belum lagi pengadilan yang berada di perbatasan Indonesia. Selain terbatas fasilitas kantor pengadilan, rumah dinas para hakim juga sangat sederhana. Beberapa daerah mengandalkan air hujan yang ditampung di ember besar.
"Di NTT, Pulau Rote, sebuah kabupaten paling selatan Indonesia, keadaan ini ditambah lagi dengan transportasi laut yang ganas," imbuhnya.
Melihat fakta di atas, pembagian 3 pilar demokrasi yaitu eksekutif, legisatif dan yudikatif ternyata belum diimbangi dengan distribusi pendapatan. Di satu sisi, legislatif akan membangun gedung baru, dimana 1 ruang anggota DPR di taksir nyaris mencapai Rp 800 juta.
Sementara di sisi lain, 1 ruang hakim agung untuk menerima tamu lebih dari 5 orang saja penuh sesak. Para panitera hakim agung pun harus berdesakan dengan berkas perkara.
Belum lagi jika dibandingkan dengan pejabat eksekutif di pusat dan daerah. Di antara Muspida yaitu Bupati, Ketua DPRD dan Kapolres, mungkin Kepala PN saja yang rumah dinasnya paling sederhana.
"Ini sangat memprihatinkan. Bandingkan dengan departemen atau kepolisian. Kepolisian meskipun anggotanya lebih banyak daripada yudikatif, tapi anggarannya berkali- kali lipat daripada yudikatif," komentar hakim konstitusi Akil Mochtar atas fakta di atas.
(asp/lrn)
