Pemaksaan Pembangunan Gedung DPR Menodai Demokrasi

Jakarta - Meski ditolak masyarakat, rencana pembangunan gedung DPR terus dilakukan. Tindakan DPR ini dinilai sudah menodai demokrasi karena tidak menampung aspirasi rakyat.

"Patut kita duga adanya pemaksaan kehendak ini telah menodai demokrasi," ujar Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/4/2011).

Roy menuding ada kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi mengapa rencana pembangunan gedung DPR ini terus didengungkan. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan rakyat biasa tak berhak membahas soal gedung baru.

"Ada upaya meloloskan kepentingan. Pertanyaannya adalah apakah kepentingan Marzuki
sehingga ngotot meloloskan pembangunan ini. Atau memang kepentingan pihak terafiliasi, yang tentunya rebutan uang," tuding Roy.

Ia menyayangkan pernyataan Marzuki yang mengatakan hanya kaum elit yang boleh membahas pembangunan gedung DPR. Sementara rakyat tidak punya kewenangan untuk mengomentari.

"Itu kan membuktikan keberpihakan Marzuki. Kalau dia elitis ngga mau dengar apa kata rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Marzuki menolak diadakannya survei untuk mengetahui respon masyarakat soal pembangunan gedung baru. "Ini cuma orang-orang yang elite yang paham yang bisa membahas ini, rakyat biasa nggak bisa dibawa. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagamana perbaikian sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya," kata Marzuki, Jumat (1/4) kemarin.

(ape/ape)