Ketua DPD: Amandemen Kelima UUD Bisa Jadi Masterpiece Pemerintahan SBY

Mamuju - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai amandemen kelima UUD 1945 yang kini tengah diusulkan pihaknya, akan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Irman juga menyebut jika digolkan oleh MPR, maka amandemen kelima ini dapat menjadi masterpiece dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Usulan amandemen ini bisa jadi satu masterpiece dalam periode SBY-Boediono. Kita harapkan setelah 2014 sudah take off, tidak ada lagi yang gonjang ganjing seperti saat ini," ujar Irman di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (31/3/2011) sore.

Menurut Irman, amandemen kelima yang tengah diusung DPD akan memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia. Di samping itu hubungan antara pemerintah dan pusat juga dapat semakin erat.

"Dalam amandemen ini kita perkuat sistem presidensial, sistem legislasi antara DPR dan DPD dan MPR, kita juga perkuat hubungan antara MK, MA dan KY," papar Irman.

"Kita perkuat hubungan antara pusat dan daerah di mana titik berat otonomi itu, apakah akan tetap seperti sekarang atau dikembalikan ke provinsi karena skala ekonomi dan sebagainya," lanjut pria asal Sumatera Barat ini.

Salah satu poin yang diusung oleh DPD dalam usulannya untuk amandemen kelima ini, adalah terkait tentang keberadaan calon presiden independen. Irman menilai keberadaan capres independen cukup baik karena persaingan akan menjadi semakin kompetitif.

"Ibaratnya dalam satu partai ada banyak kader terbaik, padahal yang dicalonkan partai tersebut cuma satu, daripada figur tersebut membentuk partai baru. Ya sudah bisa mencalonkan melalui jalur independen," terang Irman.

"Ini kan hanya untuk calon, makin banyak calon makin bagus. Jangan pencalonan itu di-oligarki. Jangan seperti pengalaman pemilihan Gubernur DKI pada saat calonnya hanya Fauzi Bowo dan Adang Dorojatun. Kalau bisa dicalonkan sampai sepuluh calon itu kan bagus," sambung pria berkaca mata ini.

(fjp/nwk)