PPP Dukung Capres Independen

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partai politik atau independen. Namun apabila direalisasikan, capres independen akan terbentur kendala filosofis dan teknis.

"Kami dukung capres independen meski ada dua kendala. Kendala filosofis dan teknis," kata Ketua Dewan Pembina Pusat (DPP) PPP Lukman Hakim Syaifuddin dalam dialog Dialektika Demokrasi yang bertajuk 'Capres Independen, Mungkinkah?' di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Dijelaskan dia, kendala filosofis menyangkut hal-hal yang substansif. "Apakah adanya capres independen akan mendiskreditkan kehadiran parpol atau tidak?" ujar Lukman.

Menurut dia, kehadiran capres independen akan menjadi penyempurnaan bagi kehidupan demokrasi.

"Kendala teknisnya yaitu menyangkut mekanisme pengusulannya dari mana, batasannya seperti apa?" kata pria yang juga  Wakil Ketua MPR ini.

Ia menilai usulan capres independen akan mendapatkan penolakan atau tidak tergantung dari penjelasan teknis yang bisa diberikan. Lukman juga mengusulkan perubahan kelima UUD 1945 agar capres independen bisa diakomodir di dalamnya.

"Orang lain mengatakan cukup dengan Undang-undang. Tapi menurut saya tidak cukup, itu hanya bisa dilakukan dengan UUD," kata Lukman.

Capres independen, kata Lukman, semakin membuka peluang calon pemimpin yang lebih baik. "Dan itu sesuai dengan konsep hak dipilih dan memilih," kata dia.

Wacana capres independen dikemukakan DPD dalam draf rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945.  Pasal 6A bagian kedua draf itu menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan.”

(aan/nrl)