.webp)
"Pada awalnya kan kita menolak. Waktu itu kita menolak karena belum tepat waktu untuk berbicara membangun gedung baru DPR," kata Wiranto usai pencanangan gerakan 2 juta kader Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (31/3/2011).
Menurutnya, masih banyak hal-hal yang dipikirkan selain rencana pembangunan gedung baru. Apalagi gedung yang ada sekarang masih bisa dipakai.
"Belum tepat waktunya. Lalu berkembanglah pembangunan gedung baru itu terutama perencanaannya. Terjadi debat yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat," imbuh pria yang maju dalam Pilpres 2009 dengan berpasangan dengan Jusuf Kalla ini.
Dia menegaskan, Hanura selalu mendengar suara hati nurani rakyat. Kalau hati nurani rakyat mengatakan bahwa gedung bagi DPR perlu dibangun maka akan didukung. Namun harus dengan transparansi, perencananan yang matang, tidak ada manipulasi, dan tidak ada yang mencari untung. Selain itu, jika kelak dibangun, gedung baru itu harus benar-benar bertujuan agar para wakil rakyat dapat melakukan tugas dengan baik.
"Kami setuju kalu rakyat benar-benar setuju. Namun bila saat ini belum tepat waktunya, rakyat tidak setuju, tentu kami mendengar hati nurani rakyat," imbuh Wiranto.
Dia menyatakan, apa pun yang dilakukan, Hanura selalu berkoalisi dengan rakyat. "Kami tidak berkoalisi dengan lembaga. Kami berkoalisi dengan rakyat dan beroposisi dengan kebijakan yang tidak pro rakyat," ucapnya.
Kepala Biro Pemeliharaan, Pembangunan, dan Instalasi (Karo Harbangin) Setjen DPR Sumirat, beberapa waktu lalu menuturkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruang per anggota DPR seluas 111,1 meter persegi ditaksir membutuhkan anggaran hampir Rp 800 juta per ruangan. Angka ini belum termasuk aksesorinya.
Terkait polemik ini, Sekjen PAN Taufik Kurniawan menawarkan jalan tengah. Pembahasan ulang pembangunan gedung baru DPR, menurut Taufik diperlukan untuk mempertegas langkah DPR selanjutnya. PKB mendukung jalan tengah ini.
(vit/nrl)
