Golkar Bantah Dalangi Fatwa Haram Capres Perempuan

Solo - Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung kembali menegaskan partainya tidak punya urusan dengan fatwa sejumlah ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang mengharamkan calon presiden (capres) perempuan. Kalaupun ada keuntungan yang didapat capres dari Golkar, menurutnya bukan merupakan keuntungan secara langsung dari keluarnya fatwa itu."Kami sama sekali tidak ada kaitan dengan (fatwa) itu, sekalipun yang mengeluarkan fatwa adalah para kiai pendukung PKB yang berpartner dengan Partai Golkar. Partai Golkar tidak pernah menilai capres dengan pendekatan gender karena konstitusi tidak membedakan laki-laki dan perempuan," tegas Akbar kepada wartawan di Solo, Minggu (6/6/2004).Dalam kehidupan konstitusional di Indonesia, kata Akbar, sistem politik yang berlaku yang dijadikan sumber penilaian Partai Golkar. Jika seseorang dinilai dari perspektif lain, jelas tidak akan cocok dan tidak relevan dengan kehidupan politik dan demokrasi.Ketika ditanya sejauh mana keuntungan yang didapat capres Golkar dari efek politis fatwa itu, Akbar kembali menegaskan bahwa fatwa itu tidak ada kaitan soal capres partai beringin. "Itu nothing to do dengan urusan capres kita. Kalau kita diuntungkan, bukan karena fatwa itu," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut keuntungan dimaksud.Sementara itu Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jakobus Kamarlo Mayong Padang, yang yang tengah berada di Solo untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Bung Karno, enggan berkomentar. "Dalam tim kampanye Mega-Hasyim sudah disepakati, semua persoalan yang berhubungan dengan NU akan ditangani oleh kader NU dalam tim itu," kilahnya. (ani/)